Wacana Adanya Gelaran PILKADES Serentak Tahun 2026 Di Kabupaten Subang, kritikan Tajam Mulai Menyeruak ..!

Mbah PERINTIS Angkat Bicara.👇 Subang, RN Berbagai wacana mengenai teknis penyelenggaraan Pilkades serentak,hususnya di wilayah Pemrov Jabar...

Mbah PERINTIS Angkat Bicara.👇

Subang, RN

Berbagai wacana mengenai teknis penyelenggaraan Pilkades serentak,hususnya di wilayah Pemrov Jabar yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota,baik yang sudah dilaksanakan di mulai tahun 2025 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun depan tepatnya di bulan Desember 2026.

Husus di kabupaten Subang,sesuai pemberitaan yang berhasil dihimpun oleh salah seorang pegiat pemerhati lingkungan dan kebijakan publik "PERINTIS" (Pergerakan Independensi Strategis Subang"),bahwa lembaga pemerintah yang mempunyai hajatan pesta demokrasi rakyat dipedesaan dibawah komando Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, kabupaten Subang, Baru -baru ini mewacanakan adanya 165 Desa pemilihan kepalanya desa melalui sistem elektronik (E- Voting /

/Digital ) ,sebagaimana dilontarkan oleh Kabid pemdes H.Agung Subur Via salah satu media onlen beberapa bulan yang lalu, dengan tahap pertama sedang mengajukan anggaran biaya pelaksanaan pilkades serentak di Ahir tahun 2026 berikut menyampaikan kalau.Usul kepada Bupati tentang tata cara pemungutan suara secara E-Voting,sehingga dimungkinkan akan menjadi babak baru sistem demokrasi masyarakat di pedesaan.

Selain persoalan pelaksanaan teknis Pilkades,dirinya selaku pegiat pemerhati lingkungan hidup dan kebijakan publik, ada hal yang lebih penting,yakni tentang adanya prioritas pelaksanaan audit oleh pihak BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pusat Wil provinsi Jabar,terhusus untuk para Incumben yang akan mencalonkan kembali di Pilkades serentak 2026,hal ini perlu dilakukan agar bisa membuktikan laik dan layaknya sebagai pigur seorang calon pemimpin di desanya memenuhi standar akuntabilitas dan kapabilitas,sebagai modal dasar evaluasi atas kinerja pada waktu menjabat sebagai kades.

dan apabila hasil audit dinyatakan lolos,baik secara penilaian administrasi maupun fisik materi, maka dengan sendirinya mungkin berhak maju kembali sebagai calon Kades,akan tetapi sebaliknya apabila hasil audit dinyatakan adanya temuan,maka sebaiknya sadar diri untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggungjawabnya baik secara hukum maupun moral terhadap masyarakatnya, Tutur Mbah PERINTIS kepada Awak Media Radar Nusantara Com, Senin (5/1/2026). Pungkasnya.

(Staff RN)