Aktivis Patia: Penerbitan Ijazah Tanpa KBM Rusak Tatanan Pendidikan Diniyah

Pandeglang, Radar Nusantara  Dugaan penerbitan ijazah tanpa kegiatan belajar mengajar (KBM) di MDTA Mathlaul Anwar dan MDTA Nurul Huda, Desa...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Dugaan penerbitan ijazah tanpa kegiatan belajar mengajar (KBM) di MDTA Mathlaul Anwar dan MDTA Nurul Huda, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten kembali menuai sorotan. Aktivis Patia, Ahmad Suaedi alias Adon, menilai praktik tersebut merupakan bentuk pembodohan dan penyimpangan serius dalam sistem pendidikan keagamaan.

Menurut Adon, ijazah yang diterbitkan tanpa proses pembelajaran yang jelas tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi juga mencederai nilai keadilan bagi masyarakat yang menempuh pendidikan secara sungguh-sungguh.

“Di lapangan banyak orang tua dan anak yang berjuang mengikuti pendidikan dengan keterbatasan. Ketika ada ijazah yang diterbitkan tanpa proses yang benar, itu jelas merusak tatanan pendidikan,” ujar Adon, Senin (2/2/26).

Ia menyoroti kondisi pendidikan diniyah di pedesaan yang kian memprihatinkan. Di tengah kemajuan teknologi, aktivitas majelis taklim dan madrasah justru mulai sepi dan kehilangan fungsi pembinaan karakter.

“Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah dan tokoh-tokoh desa. Pendidikan agama tidak boleh dibiarkan hanya berjalan secara administratif,” katanya.

Adon juga mengkritisi narasi besar pembangunan sumber daya manusia yang digaungkan pemerintah melalui program Indonesia Emas, yang menurutnya tidak akan tercapai apabila kualitas pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, tidak dibenahi secara serius.

“Kalau pendidikan tidak seimbang dan hanya formalitas, maka cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” tegasnya.

Ijazah Non-Prosedural Disorot

Dalam kasus ini, praktik yang dipermasalahkan mengarah pada dugaan ijazah non-prosedural, yakni:

* Penerbitan ijazah yang tidak sesuai pedoman kurikulum,

* Tidak terpenuhinya ketentuan jam belajar MDTA, yang umumnya sekitar 18 jam pelajaran per minggu,

* Tidak jelasnya masa belajar, padahal MDTA seharusnya ditempuh dalam kurun waktu 3–4 tahun sebagai satuan pendidikan keagamaan non-formal.

Catatan Penting

Praktik tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius dalam dunia pendidikan, karena MDTA bukan sekadar lembaga administratif, melainkan sarana pembentukan karakter, pemahaman agama, dan pembinaan moral anak.

Adon mendesak agar pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama segera melakukan evaluasi dan penelusuran menyeluruh terhadap MDTA yang bersangkutan.

“Jika terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai generasi kita hanya diberi selembar ijazah tanpa bekal ilmu,” pungkasnya. *(Wan’s).