Bentuk Kepedulian, Fraksi PKB Dorong Pemkot Bekasi Beri Insentif Guru Ngaji Lekar

BEKASI, RN – Sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan keagamaan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Bekasi me...

BEKASI, RN– Sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan keagamaan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Bekasi mengusulkan pemberian insentif bagi guru ngaji lekar kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Ketua Fraksi PKB Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Fasilitasi Pondok Pesantren. Perda tersebut merupakan turunan dari Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 serta mengacu pada Undang-Undang tentang Pondok Pesantren.

"Namun masih ada satu aspek yang belum tersentuh, yaitu keberadaan guru ngaji lekar, yakni pengajar ngaji informal di rumah, mushola, maupun masjid yang hingga kini belum menerima manfaat dari kebijakan tersebut," ujar Alit kepada awak media usai mengikuti FGD bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota, Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan bahwa guru ngaji lekar merupakan bagian penting dari ekosistem pesantren. Bahkan, banyak di antaranya merupakan alumni pondok pesantren yang mengabdikan diri langsung di tengah masyarakat.

"Fraksi PKB Kota Bekasi memandang guru ngaji lekar sebagai pilar pendidikan keagamaan. Karena itu, mereka layak mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah," sambungnya.

Lebih lanjut, Alit menegaskan bahwa PKB, sebagai partai yang didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama para tokoh Nahdlatul Ulama, berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji di daerah.

"Fraksi PKB akan memperjuangkan agar alokasi anggaran daerah mencukupi untuk pemberian insentif bagi guru ngaji lekar, dengan tetap mempertimbangkan klasifikasi penerima dan kondisi keuangan daerah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB Kota Bekasi, Ahmadi, menyampaikan bahwa besaran insentif yang diusulkan adalah sekitar Rp500 ribu per orang per bulan.

"Berdasarkan asumsi jumlah guru ngaji lekar di Kota Bekasi yang mencapai sekitar 4.200 orang, Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi mendorong pemberian insentif sebesar Rp500.000 per orang setiap bulan. Usulan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19," ungkap Pria yang akrab disapa Bang Madong.

Menurutnya, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp25 miliar per tahun, dan angka tersebut dinilai masih realistis untuk ditanggung melalui APBD Kota Bekasi.

"Usulan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut di Komisi IV DPRD Kota Bekasi dan Badan Anggaran, serta dikaji oleh bagian hukum agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya mekanisme penyaluran insentif dilakukan melalui satu pintu, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), guna menghindari tumpang tindih dengan program Kementerian Agama yang saat ini telah menyalurkan insentif kepada sekitar 1.400 guru ngaji formal.

"Kami mengusulkan agar kriteria penerima bantuan diatur secara jelas, sehingga tidak terjadi penerimaan insentif ganda," tandasnya. (@nt)