Debat Rangkap Jabatan PPPK Paruh Waktu di Pandeglang, Dua Pandangan Mengemuka

Pandeglang | Radar Nusantara Perdebatan mengenai boleh tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu merangkap tuga...

Pandeglang | Radar Nusantara

Perdebatan mengenai boleh tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu merangkap tugas sebagai Asisten Lapangan (Aslap) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Pandeglang. Sejumlah pihak menyampaikan pandangan berbeda terkait aspek regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyatakan bahwa PPPK paruh waktu pada prinsipnya tidak diperkenankan merangkap pekerjaan lain apabila berpotensi mengganggu tugas utama sebagai tenaga kontrak pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan PPPK paruh waktu di SDN Majau 2, Kecamatan Saketi, yang merangkap sebagai asisten lapangan pada dapur MBG di wilayah Pulosari.

“Seharusnya yang bersangkutan tidak bisa melakukan pekerjaan dobel, karena sudah terdaftar sebagai tenaga kontrak PPPK paruh waktu dengan Bupati. SK pengangkatannya juga sudah ditandatangani,” ujar Doni Hermawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (12/02/2026).

Menurutnya, apabila seorang PPPK paruh waktu mengambil pekerjaan lain secara bersamaan, dikhawatirkan akan ada tugas yang terabaikan.

“Jika mengambil pekerjaan dobel, tentu ada pekerjaan yang dikorbankan. Keduanya bukan pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja karena harus siap siaga setiap saat,” tegasnya.

Doni juga mengingatkan agar yang bersangkutan mempertimbangkan konsekuensi administratif apabila rangkap aktivitas tersebut mengganggu kinerja utama.

“Jangan sampai nantinya pemerintah mengambil sikap yang merugikan yang bersangkutan, apalagi jika sampai mengganggu administrasi sekolah atau program pemerintah,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa sikap tersebut mengacu pada perjanjian kerja PPPK paruh waktu yang telah ditandatangani sebagai dasar hukum pengangkatan.

Khusaeni: Ada Ruang Fleksibilitas dalam Skema Paruh Waktu

Di sisi lain, tokoh muda Pandeglang, Khusaeni, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa PPPK paruh waktu memiliki ruang fleksibilitas untuk menjalankan aktivitas tambahan di luar jam kerja, sepanjang tidak mengganggu tugas utama.

Khusaeni merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur skema PPPK paruh waktu.

“Dalam skema paruh waktu, sistem penggajian bersifat proporsional sesuai jam kerja. Artinya, terdapat ruang untuk memiliki aktivitas produktif lain di luar jam kerja wajibnya,” ujarnya.

Terkait posisi Aslap dalam program MBG, Khusaeni juga mengacu pada Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, posisi Aslap termasuk tenaga pendukung non-struktural.

“Posisi Aslap bersifat kemitraan atau relawan lapangan, bukan jabatan organik ASN. Sehingga tidak terjadi benturan kepentingan atau double funding gaji pokok. Honorarium berasal dari biaya operasional program, bukan gaji tetap kedua dari APBN,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi dengan atasan langsung.

“Selama tidak mengganggu kinerja utama dan dilaporkan kepada atasan sebagai bentuk transparansi, saya kira tidak ada persoalan. Regulasi memberi ruang, tinggal bagaimana membagi waktu dengan amanah,” pungkasnya.

Perlu Kejelasan Teknis

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya penegasan teknis dan pedoman tertulis di tingkat daerah agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan.

Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan resmi mengenai batasan dan mekanisme rangkap aktivitas bagi PPPK paruh waktu. Hal ini dinilai penting guna menjaga profesionalisme aparatur sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

(Red)