Dishub Bantah Alih Fungsi Terminal Kadubanen, Aktivis Desak Transparansi Sewa Lahan dan Retribusi Warung

Pandeglang | Radar Nusantara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa tidak terjadi alih fungsi Terminal Kadubanen, ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa tidak terjadi alih fungsi Terminal Kadubanen, meskipun sebagian area terminal dimanfaatkan untuk kegiatan pasar malam. Pemanfaatan tersebut diklaim sebagai bagian dari pengelolaan aset daerah melalui sewa lahan dan parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, H. Rudiyanto,SH menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan terminal telah diatur dan tidak mengganggu fungsi utama terminal sebagai fasilitas pelayanan transportasi umum.

“Mohon maaf Pak, untuk bahan informasi di Dishub, khususnya terminal, ada sewa lahan dan parkir khusus untuk peningkatan PAD, bukan beralih fungsi. Lahan tersebut dalam kondisi kosong dan tidak mengganggu lalu lintas,” ujar H. Rudiyanto, SH kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, pemanfaatan Terminal Kadubanen untuk kegiatan pasar malam menjadi sorotan warga. Sejumlah warga mempertanyakan aspek perizinan, nilai sewa, serta transparansi pengelolaan aset pemerintah daerah tersebut.

“Kami sering melihat terminal dipakai untuk pasar malam, tapi tidak tahu secara pasti bagaimana izinnya dan pengelolaannya,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dishub Pandeglang menegaskan terminal tetap difungsikan sebagaimana mestinya, sementara pemanfaatan sebagian lahan yang tidak digunakan untuk operasional transportasi dilakukan sesuai kewenangan dan berada dalam pengawasan instansi terkait. Dishub juga memastikan kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban, keselamatan, maupun pelayanan publik.

Aktivis Soroti Sewa Pasar Malam, Retribusi Warung, dan Dana Pemeliharaan

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gerakan Hak Asasi Nusantara (Gerahamtara) Provinsi Banten, Humaedi yang akrab disapa Bule, menilai pemanfaatan Terminal Kadubanen harus dibuka secara transparan kepada publik, tidak hanya sebatas klaim tidak adanya alih fungsi.

Menurut Humaedi, beredar informasi di masyarakat bahwa kegiatan pasar malam di Terminal Kadubanen menyewa lahan dengan nilai sekitar Rp15 juta per bulan selama masa kegiatan. Informasi tersebut, kata dia, perlu klarifikasi resmi dan terbuka.

“Kalau memang benar sewanya Rp15 juta per bulan, harus jelas mekanismenya, siapa pengelolanya, dan apakah seluruhnya masuk sebagai PAD??” ujar Humaedi.

Selain itu, Humaedi juga menyoroti retribusi sewa warung-warung yang berada di lingkungan Terminal Kadubanen. Ia menilai, potensi pendapatan dari retribusi tersebut tidak kecil dan seharusnya tercatat serta diawasi dengan ketat.

“Di terminal itu ada warung-warung yang membayar retribusi. Ditambah lagi ada dana pemeliharaan terminal per tahun yang nilainya lumayan besar. Semua itu harus diawasi penggunaannya, jangan sampai PAD ada, tapi terminalnya tetap tidak terawat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pengelolaan aset daerah bukan hanya soal pemanfaatan lahan, tetapi juga akuntabilitas keuangan, termasuk laporan penerimaan PAD dari sewa lahan, retribusi warung, parkir, hingga penggunaan dana pemeliharaan terminal.

“Jangan sampai PAD-nya tidak jelas, sementara fasilitas terminal tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ini perlu pengawasan serius dari Inspektorat dan DPRD,” pungkasnya. (Wan’s).