Pemadaman Berulang Dinilai Rugikan Pelaku Usaha Lokal, Simon Burnama Minta PLN Weda Bertanggung Jawab

  Halmahera Tengah, RN 12 Februari 2026 – Krisis listrik yang terus berulang di wilayah Weda Tengah hingga Weda Timur memicu kemarahan masya...

 

Halmahera Tengah, RN

12 Februari 2026 – Krisis listrik yang terus berulang di wilayah Weda Tengah hingga Weda Timur memicu kemarahan masyarakat lingkar tambang. Tokoh Pemuda Lingkar Tambang Weda Tengah, Simon Burnama, secara tegas menyatakan bahwa kondisi ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi dan merupakan bentuk kegagalan manajemen PLN dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Simon menilai pemadaman listrik yang terjadi berulang kali bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bukti lemahnya tata kelola dan ketidakmampuan manajemen PLN Halmahera Tengah dalam mengantisipasi kebutuhan listrik di kawasan industri dan pemukiman masyarakat.

“Ini bukan lagi soal mati lampu biasa. Ini soal nasib ekonomi masyarakat. Usaha kos-kosan sepi, bahan makanan rusak, rumah makan merugi, aktivitas warga lumpuh. Kalau ini terus terjadi, yang hancur adalah ekonomi masyarakat lokal,” tegas Simon.

Ia menegaskan bahwa masyarakat lingkar tambang menuntut ganti rugi secara nyata, terbuka, dan terukur atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman berulang. PLN, menurutnya, wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang elektronik, bahan makanan, serta potensi kehilangan pendapatan usaha warga.

Lebih jauh, Simon secara terbuka mendesak agar Kepala PLN Weda segera dicopot dari jabatannya apabila dalam waktu dekat tidak mampu menghadirkan solusi konkret dan jaminan stabilitas listrik. Ia menyebut pergantian pimpinan sebagai langkah wajar dalam sistem pemerintahan yang sehat.

“Kalau pimpinan tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka harus berani dievaluasi dan diganti. Jangan rakyat yang terus menjadi korban dari kelalaian manajemen,” ujarnya.

Tekanan juga diarahkan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Simon menilai sikap pasif terhadap krisis listrik sama saja dengan mengabaikan penderitaan masyarakat.

“Kami mendesak DPRD Halteng, khususnya perwakilan Dapil II, untuk segera menggunakan hak pengawasan dan memanggil PLN dalam rapat terbuka. Rakyat berhak tahu apa solusi konkret yang ditawarkan. Jangan sampai DPRD dianggap tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Kepada Pemerintah Daerah, ia meminta langkah cepat dan terukur, termasuk menyurati PLN wilayah dan pusat serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Halteng.

Sebagai penutup, Simon menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, maka masyarakat lingkar tambang akan melakukan konsolidasi besar-besaran.

“Jika tuntutan ini tidak direspons serius, kami bersama masyarakat akan mengambil langkah konstitusional dan demokratis. Aksi massa, konsolidasi pemuda, hingga gerakan bersama pelaku usaha akan menjadi pilihan. Kami tidak ingin konflik, tetapi kami juga tidak akan terus dirugikan dalam gelap,” tandasnya.

Menurutnya, listrik adalah kebutuhan dasar dan fondasi ekonomi daerah. Tanpa stabilitas energi, mustahil berbicara tentang kesejahteraan dan investasi.

“Stabilkan listrik, bayar ganti rugi, evaluasi total pimpinan. Itu tuntutan kami. Jangan paksa rakyat turun ke jalan untuk memperjuangkan haknya sendiri,” tutup Simon Burnama.

Abdr