Pembangunan TPT Desa Cipicung Disorot, Diduga Tak Transparan hingga Pengabaian Klarifikasi Wartawan

Pandeglang I Radar Nusantara Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, menuai sorota...

Pandeglang I Radar Nusantara

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan pembangunan tanpa perencanaan dan transparansi, pengabaian mekanisme musyawarah desa, hingga tidak adanya tanggapan dari pejabat terkait saat dimintai klarifikasi.

Proyek TPT yang berlokasi di Kampung Gonggong Lor diduga dilaksanakan tanpa papan informasi kegiatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui asal-usul anggaran, nilai proyek, maupun perencanaan teknis pembangunan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipicung, Enjen Zaenuri, menilai pembangunan TPT tersebut kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sarat persoalan tata kelola.

“Pembangunan TPT yang sekarang dilakukan, menurut saya dinilai kurang bermanfaat dan tidak transparan. Seolah hanya dikerjakan oleh para pekerja tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga,” ujar Enjen. 

Ia juga menegaskan bahwa dalam era kepemimpinan Pj Kepala Desa Cipicung, Rohmatuloh, mekanisme musyawarah desa diduga tidak lagi dijadikan acuan.

“Sepertinya hasil musdus, musdes, dan musrenbang dikesampingkan. Perencanaan dan realisasi pembangunan tahun 2024 dan 2025 diduga tidak mengacu pada kesepakatan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Enjen, anggaran Dana Desa, DD, dan Banprov diduga lebih banyak difokuskan ke kampung halaman Pj Kepala Desa, termasuk program ketahanan pangan.

Tak hanya soal pembangunan fisik, Enjen juga menyoroti pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipicung yang dinilainya bermasalah.

“Dalam pembentukan pengurus BUMDes, BPD tidak dilibatkan. Bahkan SK pengurusnya bisa dianggap cacat hukum karena ditandatangani oleh kakak kandung Ketua Bumdes yaitu Nana Sekretaris Desa Cipicung,” ungkapnya.

Ia menambahkan, di tengah masyarakat juga beredar informasi terkait dugaan rangkap aktivitas pejabat desa.

“Beredar rumor Ketua BUMDes dan Sekdes Cipicung bekerja di SPPG. Ini harusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan?,” tambahnya.

TPT 500 Meter di Kp Cikeper Tak Kunjung Dibangun

Sorotan lainnya datang dari rencana pembangunan TPT di Kampung Cikeper. Warga menyebut proyek tersebut direncanakan sepanjang kurang lebih 500 meter, namun hingga kini tidak ada realisasi.

Warga Desa Cipicung, sebut saja Hidayat, mengaku masyarakat tidak mengetahui kejelasan kelanjutan rencana tersebut.

“Ada perencanaan TPT di Kampung Cikeper panjangnya sekitar 500 meter, tapi sampai sekarang tidak ada pelaksanaannya. Apakah anggarannya dialihkan atau dibangun dimana, warga tidak tahu,” ujarnya.

Di tengah ketidakjelasan itu, Hidayat juga menyampaikan adanya informasi yang berkembang di masyarakat terkait rencana pengunduran diri Pj Kepala Desa Cipicung.

“Beredar informasi bahwa Pj Kades Cipicung mau mengundurkan diri. Tapi itu belum ada penjelasan resmi,” katanya.

Pejabat Terkait Tak Beri Tanggapan

Untuk memenuhi asas keberimbangan, Radar Nusantara telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Pj Kepala Desa Cipicung Rohmatuloh dan Camat Cikedal terkait berbagai dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya tidak memberikan jawaban atas permohonan klarifikasi yang disampaikan.

Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi tidak mendapat respons, bahkan terkesan diabaikan meski telah diminta tanggapan secara resmi.

Sikap tersebut menambah pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Pandeglang, serta instansi berwenang lainnya, segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan fisik desa maupun tata kelola pemerintahan Desa Cipicung agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan. (Wan’s).