Publik Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih Tanpa Plang Papan Proyek, Diduga Tidak Adanya Keterbukaan Publik

Subang, RN Program Asta Cita Presiden Prabowo terutama salah satunya  Koperasi Merah Putih yang dicanangkan presiden dalam rangka untuk memb...

Subang, RN

Program Asta Cita Presiden Prabowo terutama salah satunya  Koperasi Merah Putih yang dicanangkan presiden dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di desa baik masalah ekonomi pertanian dan lain-lain dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Desa 

Akan tetapi keberadaan koperasi merah putih justru pro kontra Terhadap penilaian masyarakat dan jadi sorotan publik,pasalnya koperasi merah putih yang notabenya dibangun berdasarkan APBN Dengan Dana ratusan juta justru tidak Ada Papan Proyek.

Padahal Dana Desa Yang juga bersumber Dari APBN jika ada program pembangunan Di desa ada papan Proyek yang menyebutkan sumber Dana dan jumlah alokasi dana dan jangka waktu pengerjaan .Hal itu tentunya sebagai transparansi penggunaan dana desa kepada publik

Akan tetapi sejauh ini masyarakat pun belum merasakan terhadap kinerja koperasi merah putih itu baik dirasakan oleh masyarakat petani pedagang dan lain-lain 

" Apalagi terkait jumlah Anggaran  berapa ,kegunaannya untuk apa juga belum jelas " kata warga Kepada Awak Media Radar Nusantara Com.

Hal tersebut tentunya menjadi tanda tanya besar kepada masyarakat dan masih menunggu dengan antusias  masyarakat bahwa dengan adanya koperasi merah putih akan menjadi solusi warga desa yang merupakan titik terang untuk perekonomian masyarakat desa 

Sampai Berita ini Di Turunkan,Rabu (4/2/2026) Dari Pihak Pengurus Koperasi Merah Putih belum Ada Yang Bisa Dikonfirmasi.

Padahal  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang diundangkan pada 30 April 2008, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. UU ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

Lebih dari itu Kewajiban Badan Publik Badan publik wajib menyediakan, mendokumentasikan, dan melayani permintaan informasi secara berkala, serta-merta, atau setiap saat.

Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17): Informasi yang tidak dapat diakses mencakup rahasia negara, rahasia pribadi, rahasia jabatan, serta informasi yang mengganggu persaingan usaha sehat.

Pengelola Informasi. Setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melayani Masyarakat.Tandasnya.(Staff RN)