Ramai Dikeluhkan Warga, Bambang Purwanto Soroti BPJS yang Dinonaktifkan Mendadak

BEKASI, RN – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bambang Purwanto , menerima banyak laporan da...

BEKASI, RN– Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bambang Purwanto, menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Jaminan Kesehatan (JK) yang terjadi secara tiba-tiba.

Ironisnya, penonaktifan tersebut baru diketahui warga saat mereka sedang membutuhkan layanan kesehatan.

Bambang Purwanto menegaskan bahwa persoalan ini bukan terletak pada BPJS Kesehatan sebagai pelaksana teknis, melainkan pada validitas dan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadikan dasar kebijakan penonaktifan kepesertaan. Menurutnya, warga miskin tidak boleh menjadi korban akibat lemahnya tata kelola dan akurasi data sosial.

Dewan dari Daerah Pemilihan Bekasi Timur - Selatan itu menilai, sebelum penonaktifan kepesertaan dilakukan, seharusnya ada verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan perangkat kelurahan, RT/RW, serta pendamping sosial.

Ia menekankan bahwa keputusan yang menyangkut hak dasar warga, khususnya akses layanan kesehatan, tidak boleh hanya bersandar pada data administratif semata.

"Data penting, tapi harus diuji dengan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai orang yang faktanya masih miskin justru kehilangan hak layanan kesehatan," ujarnya kepada awak media, Rabu (4/2/2026).

Persoalan ini, lanjut Bambang, menjadi evaluasi serius bagi proses pemutakhiran data sosial di tingkat bawah agar lebih dinamis, partisipatif, dan sesuai dengan realitas warga.

Pria yang akrab disapa Haji Bambang ini juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya dengan membuka posko pengaduan di setiap kelurahan.

Selain itu, ia meminta agar Pemkot menyiapkan skema jaring pengaman melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah berbasis APBD, khususnya bagi warga yang secara faktual masih miskin namun dinonaktifkan dari PBI pusat.

"Negara boleh menggunakan data, tetapi data tidak boleh mengalahkan fakta kemiskinan warga," tegasnya.

Ia memastikan DPRD Kota Bekasi akan mengawal persoalan ini secara serius agar tidak ada satu pun warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. (ADV)