SMKN I CIPATUJAH DIDUGA LAKUKAN PUNGLI

Kab.Tasikmalaya, RN Ditengah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggemborkan larangan pungli kepada siswa oleh pihak sekolah, namun sangat d...

Kab.Tasikmalaya, RN

Ditengah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggemborkan larangan pungli kepada siswa oleh pihak sekolah, namun sangat disayangkan intruksi gubernur itu tidak digubris oleh SMKN I Cipatujah yang di duga melakulan pungutan liar kepada siswa.

Keputusan Pungutan itu disampaikan langsung kepada orangtua, dikemas dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh orang tua siswa, Komite, Oprator dan kepala sekolah SMK I Cipatujah kecamatan Cipatujah kab. Tasikmalaya.

Atas keputusan yang diambil pihak sekolah banyak dari orangtua siswa yang mengeluh karena keputusan pungutan yang dianggap memberatkan orang tua siswa.

Pihak sekolah tiga kali mengundang rapat para orang tua siswa, rapat pertama yang disampaikan pihak sekola yaitu sekolah tidak mempunyai bak untuk penampungan sampah dengan anggaran yang diperkirakan sekitar 50.000.000(limapuluh juta rupiah), yang dibebankan kepada setiap siswa sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) itu dari hasil rapat yang pertama.

pada rapat kedua yaitu tentang pembahasan siswa yang akan mendapatkan PIP,. Siswa yang akan mendapatkan PIP kurang lebih sekitar 150 per siswa dari pihak sekolah menerangkan bahwa yang mendapatkan bantuan PIP itu pencairannya tidak bisa dilakukan di wilayah Cipatuja dengan alasan di Cipatujah tidak ada Bank mandiri Jadi penarikan harus ke kota Tasik yang ada Bank mandiri.

Disebabkan pencairannya harus di kota tasik siswa harus bayar 120 ribu per siswa dengan alasan untuk sewa bis, makan sopir dan untuk yang lainnya.

Yang lebih mencengangkan siswa yang sudah berada di Kota Tasik ( DiBank Yang Tunjuk Untuk Penarikan Uang BAntuan PIP) yang sedang menjalankan PKL juga tetap harus bayar 120 ribu sedangkan 

mereka tidak ikut naik bus dengan karen sudah berada di Tasik kota lagi PKL namun pihak sekolah memutuskan tetap harus bayar sesuai angka yang dikeluarkan pihak sekolah.

Sedngkan pda rapat ketiga yaitu, pihak sekolah membahas siswa yang membawa kendaraan bermotor sudah tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah karena ada intruksi yang belum punya SIM dari bapak Gubernur bahwa siswa tidak boleh bawa kendaraan kesekolah, jadi pihak sekolah mau sewa lahan untuk parkir kendaraan parasisawa akan tetapi harus di bangun dulu lahan parkirnya.dan anggaran yang diperkirakan sekitar kurang lebih 55.000.000(lima puluh lima juta rupiah) di bebankan kan kepada orang tua siswa diangka 75. 000 Rupiah per siswa.

Dalam hasil rapat itu para orangtua siswa merasa keberatan sebenarnya namun mereka tidak bisa bilang apa apa, hanya di Luar usai rapat mereka pada ngeluh bahwa setiap rapat yang dibahas masalah biyaya terus pusing ungkap para wali murid, menggerutu.

Fiens