29 Tahun Kota Bekasi, Gilang M2 Sebut Infrastruktur, Banjir hingga Transportasi Masih Jadi PR

BEKASI, RN - Menjelang Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi yang jatuh pada 10 Maret 2026, sejumlah persoalan mendasar seperti infrastru...

BEKASI, RN - Menjelang Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi yang jatuh pada 10 Maret 2026, sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur, banjir, pengelolaan sampah hingga transportasi masih menjadi perhatian serius.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohammad, menilai perjalanan hampir tiga dekade Kota Bekasi sebagai daerah otonom harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.

Menurut Gilang, usia ke-29 menjadi pengingat perjalanan panjang Kota Bekasi sejak berpisah dari Kabupaten Bekasi hingga berkembang menjadi kota penyangga ibu kota.

"Ini HUT ke-29 adalah proses panjang Kota Bekasi menjadi kota otonom, berpisah dari Kabupaten Bekasi. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun," ujar Gilang kepada awak media, (5/3/2026).

Sebagai anggota Komisi II DPRD yang membidangi infrastruktur, Gilang menyoroti masih banyaknya jalan rusak dan berlubang, terutama di wilayah perbatasan dengan Jakarta yang menjadi wajah Kota Bekasi.

Ia mengaku kerap menerima laporan masyarakat melalui media sosial maupun pesan pribadi terkait kondisi jalan yang membahayakan pengguna jalan.

"Banyak warga DM Instagram dan WhatsApp saya mengeluhkan jalan berlubang di Kota Bekasi. Bahkan ada kendaraan rusak sampai pengendara motor jatuh dan sempat viral," katanya.

Menurutnya, perbaikan jalan seharusnya dapat ditangani cepat melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.

Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir juga menjadi perhatian. Gilang mengingatkan banjir besar yang terjadi pada 4 Maret 2025 lalu harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Ia menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pembenahan sistem drainase dan saluran air.

"Jangan sampai kita bangun drainase di satu titik, tapi di hulunya bermasalah atau di hilirnya masih terjadi genangan," tuturnya.

Gilang juga menyoroti persoalan galian proyek yang dinilai merugikan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Bekasi dalam menindak galian ilegal, namun meminta pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, termasuk proyek strategis nasional.

Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Kalimalang yang banyak mengalami kerusakan akibat bekas galian proyek, namun tidak diperbaiki dengan baik.

"Perbaikannya tidak sesuai, jalannya miring dan menjadi kubangan. Ini sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan proses serah terima aset dari proyek-proyek tersebut dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

Di sektor lingkungan Hidup, Gilang menyambut rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik yang akan menggantikan sistem open dumping.

Namun ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan dan pembangunan proyek dilakukan secara transparan dan sesuai kajian konsultan.

"Jangan sampai proyek yang tujuannya baik justru berdampak negatif karena dibangun di tengah pemukiman padat," katanya.

Ia juga menyoroti potensi beban anggaran daerah melalui skema tipping fee yang harus dikaji secara matang agar tidak membebani APBD.

Dalam sektor transportasi, Ia menilai peluncuran layanan Trans Bekasi Keren merupakan langkah positif, namun ia menyayangkan kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dan DPRD.
Menurutnya, DPRD tidak mendapatkan penjelasan terkait skema pembiayaan, kepemilikan armada maupun sistem tarif layanan tersebut.

"Kami tidak tahu apakah bus itu dibeli dengan APBD, melalui CSR, atau investasi pihak lain. Ini harus transparan karena menyangkut uang negara," tegasnya.

Ia juga mendorong agar angkutan umum seperti angkot dapat diintegrasikan sebagai feeder bagi layanan bus tersebut agar sistem transportasi kota lebih efektif.

Di momentum ulang tahun Kota Bekasi ke-29, Gilang berharap pemerintah daerah semakin responsif terhadap laporan masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.

"Persoalan banjir, macet, jalan rusak, sampah hingga transportasi harus menjadi prioritas. Kami di DPRD siap mendukung program yang positif sekaligus menjadi pengawas agar tidak merugikan masyarakat," tandasnya. (@nt)