DPC BPPKB Pandeglang Ajak 35 DPAC Awasi Program MBG

Pandeglang | Radar Nusantara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya peningkatan gizi bag...

Pandeglang | Radar Nusantara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya peningkatan gizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, kini menjadi perhatian berbagai pihak. Program yang dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM, peternak, dan nelayan.

Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut dinilai memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Sejumlah pihak bahkan menyoroti kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, mulai dari kualitas menu hingga pengelolaan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, DPC BPPKB Kabupaten Pandeglang mengajak 35 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di setiap kecamatan untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya masing-masing.

Wakil Ketua DPC BPPKB Pandeglang, A. Khotib, SE, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pelaksanaan program MBG yang diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) di salah satu dapur MBG di wilayah Kecamatan Cisata, khususnya di Desa Kubangkondang dan Desa Kondanganjaya.

Menurut Khotib, berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat dugaan bahwa penyajian makanan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan.

“Program MBG seharusnya memiliki standar anggaran sekitar Rp10.000 per porsi. Namun berdasarkan temuan di lapangan, ada dugaan nilai sajian yang diberikan kepada penerima manfaat berada di bawah ketentuan tersebut sehingga berpotensi mengurangi kualitas gizi makanan,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan mekanisme distribusi makanan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Khotib menyebut terdapat indikasi bahwa porsi makanan disiapkan untuk beberapa hari sekaligus.

“Dari informasi yang kami dapatkan, porsi MBG diduga disajikan untuk tiga hari sekaligus. Misalnya untuk hari Senin sampai Rabu disiapkan satu kali, kemudian Kamis sampai Sabtu juga satu kali. Artinya dalam satu minggu hanya dua kali penyajian,” jelasnya.

Menurutnya, jika pola tersebut benar terjadi, maka terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran operasional yang seharusnya dikeluarkan setiap hari.

“Biaya operasional yang seharusnya digunakan setiap hari diduga hanya dikeluarkan dua kali dalam satu minggu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran operasional pada hari lainnya,” tambahnya.

Selain persoalan porsi dan operasional, Khotib juga menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan utama program MBG. Ia menyebut bahwa dalam praktiknya, bahan baku makanan diduga dibeli langsung dari agen besar tanpa melibatkan pedagang kecil atau pelaku usaha lokal.

Padahal, kata dia, program MBG diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

“Atas dasar itu, kami berencana menyampaikan laporan resmi kepada Satgas MBG Kabupaten Pandeglang agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut,” tegasnya.

Khotib menambahkan bahwa laporan yang akan disampaikan dilengkapi dengan hasil investigasi internal dan sejumlah bukti pendukung yang dianggap cukup akurat.

“Kami sudah melakukan investigasi awal. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan, kami berharap pihak berwenang dapat menindaklanjuti secara transparan,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG di wilayah yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Redaksi Radar Nusantara masih membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan prinsip jurnalistik. (Red).