Korluh Sobang: Kuota Pupuk Subsidi "Yani Tani" Cukup, Harga Harus Sesuai HET!!

Pandeglang | Radar Nusantara Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian menegaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sobang, ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian menegaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, telah disusun sesuai ketentuan pemerintah melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan dinilai mencukupi kebutuhan petani hingga dua musim tanam. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya keluhan terkait keterbatasan kuota pupuk di tingkat kios.

Ombi Rombli, S.P., menjelaskan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan luas lahan serta kebutuhan riil petani yang tercatat dalam e-RDKK. Untuk pupuk urea dialokasikan sebesar 250 kilogram per hektare dan pupuk NPK sebesar 300 kilogram per hektare.

“Kuota pupuk bersubsidi di e-RDKK itu sudah sesuai aturan. Urea 250 kg per hektare dan NPK 300 kg per hektare, dan itu sudah mencakup dua kali musim tanam. Secara perhitungan, tidak seharusnya terjadi kekurangan,” ujar Ombi kepada Radar Nusantara, Selasa (24/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa harga pupuk bersubsidi telah diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang wajib dipatuhi oleh seluruh kios. Untuk pupuk urea ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per karung, sedangkan pupuk NPK sebesar Rp1.840 per kilogram atau sekitar Rp92.000 per karung.

“Kalau ada harga di atas HET, itu perlu ditelusuri. Karena ketentuannya sudah jelas, urea Rp1.800 per kilogram atau Rp90 ribu per karung, dan NPK Rp1.840 per kilogram atau sekitar Rp92 ribu per karung,” tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah adanya keluhan dari salah satu pemilik kios pupuk di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, yang menyebut alokasi pupuk bersubsidi di kiosnya hanya sekitar 50 ton per tahun dan dinilai belum mencukupi kebutuhan petani.

Pemilik kios tersebut juga menyampaikan bahwa penjualan pupuk di kiosnya mengacu pada HET, yakni sekitar Rp110 ribu per karung untuk urea dan phonska. Namun, terdapat tambahan biaya sebesar Rp5 ribu per karung apabila petani meminta layanan pengantaran, yang mencakup ongkos transportasi dan bongkar muat.

Perbedaan angka harga dan persepsi terkait kecukupan kuota ini menunjukkan perlunya pengawasan serta sinkronisasi antara ketentuan dalam e-RDKK dengan praktik di lapangan, agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah petani.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak distributor pupuk PT Sinar Mortar Perkasa maupun Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) DPKP Kabupaten Pandeglang terkait kemungkinan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. (Wan).