Menjadikan Laut Mamuju sebagai Mesin Ekonomi Baru: Sinergi DKP dan Penyuluh Wujudkan Visi "Mamuju Keren"

Sulbar, RN Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju bukan sekadar pusat administrasi. Kota ini adalah barometer pertumbuha...

Sulbar, RN

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju bukan sekadar pusat administrasi. Kota ini adalah barometer pertumbuhan ekonomi sekaligus gerbang utama pengelolaan sumber daya alam di pesisir barat Sulawesi.

​Dengan garis pantai membentang 275 kilometer di "Bumi Manakarra" dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar—jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II—kita sebenarnya sedang berdiri di atas "harta karun" biru. Namun, sedalam apa pun potensi laut kita, ia hanya akan menjadi angka statistik jika tidak dikelola dengan orkestrasi yang tepat.

​Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Sutinah Suhardi, visi "Mamuju Keren" (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman) menjadi kompas bagi kita. Tantangannya jelas: bagaimana mengubah kekayaan laut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata, sembari memastikan nelayan dan pembudidaya menjadi tulang punggung ekonomi yang sejahtera.

​Membaca Potensi, Menyusun Strategi Kreatif ​Perairan Mamuju adalah jalur migrasi utama ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, dan Kerapu. Untuk memaksimalkan ini, kita tidak bisa lagi bekerja secara konvensional. Semangat Kreatif dan Energik harus masuk ke jantung pelayanan.

​Jika sistem pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikelola dengan manajemen transparan dan digital, retribusi sektor ini akan menjadi mesin PAD yang progresif. Data historis mencatat produksi perikanan kita berada di angka 11.000 ton per tahun. Tahun 2026-2027, kita menargetkan lonjakan signifikan. Kita optimis, sektor kelautan akan menjadi motor utama ekonomi Sulawesi Barat.

​Selain tangkapan laut, kita memiliki "emas hijau" yang belum tergarap maksimal: sektor budidaya. Dengan wilayah seluas 4.954,57 km^2, kecamatan seperti Mamuju, Kalukku, dan Papalang adalah lahan emas bagi Udang Vaname dan Rumput Laut jenis Eucheuma cottonii.

​

KUSUKA dan Hilirisasi: Negara Hadir Memudahkan Saat ini, DKP bersama para penyuluh gencar melakukan pemutakhiran data melalui kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Ini bukan sekadar administrasi, melainkan upaya agar intervensi bantuan modal dan kebijakan pajak tepat sasaran. Inilah wujud pelayanan yang Ramah dan Nyaman—negara hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit. Ke depan, hilirisasi adalah harga mati. Kita harus berhenti hanya menjual bahan mentah. Mamuju harus mulai melangkah ke industri pengolahan seperti filleting hingga industri karaginan. Langkah ini akan menciptakan nilai tambah yang berdampak langsung pada kenaikan penerimaan pajak dan lapangan kerja.

​

Penyuluh Perikanan: Wajah "Mamuju Keren" di Garis Depan ​Dalam simfoni pembangunan ini, Penyuluh Perikanan adalah instrumen krusial. Meski secara administratif berada di bawah kementerian pusat, secara fungsional mereka adalah ujung tombak Pemerintah Daerah. Mereka adalah agen Edukatif yang mendampingi masyarakat pesisir. Sinergi DKP dan Penyuluh fokus pada tiga hal utama:

• ​Validasi Data: Memastikan bantuan dan retribusi tidak salah sasaran.

• ​Fasilitasi Investasi: Membina kelompok usaha (KUB/Pokdakan) di wilayah seperti Pulau Karampuang agar menjadi unit usaha yang bankable.

• ​Akselerasi Program Hijau: Mengedukasi pelestarian mangrove yang berpotensi mendatangkan PAD melalui ekowisata dan carbon trading di masa depan.

​

Komitmen Perubahan: Responsif dan Tanpa Sekat Saya menyadari bahwa selama ini peran DKP belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, komitmen kami saat ini adalah mentransformasi DKP menjadi instansi yang lebih responsif dan dinamis."Visi saya adalah memberikan pelayanan terbaik. Kita harus bergeser dari cara lama ke cara kerja yang lebih peka terhadap aspirasi nelayan. Laut adalah aset terbesar Bumi Manakarra, dan DKP harus menjadi garda terdepan pengelolanya," tegas Muhammad Yusuf.

​Sesuai semangat Permen PANRB No. 18 Tahun 2022, koordinasi DKP dan Penyuluh harus berjalan cair tanpa sekat birokrasi. Laporan dari lapangan harus menjadi dasar kebijakan. Nelayan di Tapandullu hingga pembudidaya di Kalukku harus merasakan bahwa pemerintah hadir membawa solusi yang nyata.

​

Penutup: Menjemput Masa Depan di Cakrawala ​Masa depan ekonomi Mamuju ada di laut. Dengan revitalisasi TPI, penguatan regulasi retribusi, dan kemudahan investasi industri hilir, kita sedang membangun fondasi ekonomi yang kokoh. ​Optimalisasi PAD bukanlah soal membebani rakyat dengan pungutan, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Sudah saatnya kita berhenti memunggungi laut. Mari menghadap ke Selat Makassar, kelola potensi 275 kilometer garis pantai kita dengan sinergi yang Keren. ​Bersama, kita wujudkan cita-cita: "Allo Campalogana To Mamuju Masannang Masagena" (Hari keberuntungan bagi masyarakat Mamuju yang bahagia dan sejahtera)

(Kamal)