Polemik BUMDes Cibingbin Menguat, AMIRA Desak Evaluasi Tata Kelola dan Soroti Hubungan Kekerabatan Pejabat Desa

Pandeglang | Radar Nusantara Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugi Rahayu Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mugi Rahayu Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, terus berkembang. Selain sorotan terhadap penggunaan Dana Desa dalam program penanaman jagung senilai sekitar Rp140 juta dan pengelolaan ternak ikan lele Rp89 juta, termasuk Direktur BUMDes Mugi Rahayu diduga tangkap sebagai Guru SMPN Cibaliung 2 ASN PPPK Paruh Waktu, perhatian kini juga mengarah pada struktur pengelolaan serta hubungan kekerabatan antara pejabat desa.

Ketua DPC Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, Rohikmat, menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMDes dan pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Desa.

“Karena ini menggunakan Dana Desa, maka publik berhak mengetahui secara terbuka bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Termasuk siapa yang seharusnya menjalankan fungsi pengelolaan di lapangan,” ujar Rohikmat kepada Radar Nusantara, saat ditemui awak media di Cikedal, Senin (2/3/2026). 

Sorotan Peran Pj Kades dalam Pengelolaan BUMDes

Menurut Rohikmat, secara prinsip BUMDes memiliki struktur kepengurusan tersendiri yang bertugas menjalankan unit usaha desa. Namun di lapangan, muncul informasi bahwa pelaksanaan kegiatan tertentu lebih banyak dikaitkan dengan peran Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagai pelaksana kegiatan.

“Perlu diperjelas, apakah Pj Kades hanya menjalankan fungsi pembinaan atau turut menjadi pelaksana langsung kegiatan usaha. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” katanya.

Ia juga menyinggung informasi mengenai pemberian uang saku sebesar Rp5.000.000 kepada Direktur BUMDes oleh Sekretaris Desa yang sebelumnya telah diklarifikasi sebagai inisiatif internal.

“Kalau memang BUMDes memiliki pengurus resmi, maka pengelolaan harus berjalan sesuai struktur dan aturan. Jangan sampai muncul kesan pengurus hanya formalitas,” ujarnya.

Dugaan Tumpang Tindih Pengelolaan Jagung

AMIRA turut menyoroti informasi mengenai potensi tumpang tindih pengelolaan program penanaman jagung. Disebutkan bahwa kegiatan tersebut dikelola pemerintah desa melalui Pj Kepala Desa, namun pada saat yang sama berada di lokasi yang juga dikaitkan dengan kegiatan kelompok tani dengan pendampingan penyuluh pertanian.

“Kalau memang ada dua program atau dua pengelola, harus dijelaskan secara terbuka apakah itu kegiatan berbeda atau satu rangkaian program yang sama,” kata Rohikmat yang akrab dipanggil Iik Sengkleh. 

Ia menegaskan, apabila terdapat kendala atau hasil panen yang tidak sesuai harapan, penyebabnya perlu disampaikan secara transparan, baik faktor cuaca, teknis budidaya, maupun manajerial.

Sorotan Hubungan Kekerabatan

Dalam dinamika yang berkembang, Radar Nusantara juga memperoleh informasi bahwa Sekretaris Desa dan Pj Kepala Desa Cibingbin memiliki hubungan kekerabatan.

Sejumlah pihak menilai hubungan tersebut tidak otomatis melanggar aturan, namun tetap memerlukan profesionalitas dan transparansi guna menghindari persepsi konflik kepentingan di tengah masyarakat.

“Hubungan keluarga bukan persoalan selama tata kelola berjalan profesional dan sesuai regulasi. Yang penting adalah transparansi,” ujar Rohikmat.

Desak Inspektorat Lakukan Evaluasi

Atas berbagai sorotan tersebut, AMIRA mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi administratif guna memastikan tata kelola BUMDes dan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Rohikmat, langkah evaluasi bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel.

“Ini soal tata kelola dan kepercayaan publik. Evaluasi diperlukan agar tidak ada spekulasi yang berkembang,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan tambahan dari Penjabat Kepala Desa maupun Sekretaris Desa Cibingbin terkait sorotan tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan narasumber dan informasi yang dihimpun di lapangan. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait apabila terdapat klarifikasi lanjutan. (Wan's).