Belum Diganti Rugi, Lahan Sudah Jadi Tol—Termasuk Wakaf Masjid Al Hidayah

Sejumlah lahan terdampak Tol Serpan di Desa Cijakan disebut belum dibayar meski telah digunakan untuk pembangunan. Pandeglang I Radar Nusant...

Sejumlah lahan terdampak Tol Serpan di Desa Cijakan disebut belum dibayar meski telah digunakan untuk pembangunan.

Pandeglang I Radar Nusantara

Proses ganti rugi lahan proyek Tol Serang–Panimbang (Serpan) di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai sorotan. Pemerintah desa mengungkap masih terdapat sejumlah lahan yang belum menerima pembayaran, meski secara fisik telah digunakan dan bahkan sudah menjadi bagian dari jalan tol.

Kepala Desa Cijakan, Nanda S, SH, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hak masyarakat, termasuk aset fasilitas umum berupa tanah wakaf.

“Masih ada beberapa lahan yang belum dibayar, bahkan sudah menjadi jalan tol. Di antaranya tanah wakaf Masjid Al Hidayah. Persyaratan tanah penggantinya sudah ada, tetapi sampai saat ini belum dibayar dan sudah cukup lama,” ujarnya kepada Radar Nusantara, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga aspek sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan lahan. Terlebih, tanah wakaf memiliki ketentuan khusus yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, karena tanah wakaf harus jelas peruntukannya dan harus ‘mengalir’ sesuai ketentuan,” katanya.

Di sisi lain, persoalan dampak proyek tol juga berimbas pada sektor pendidikan, khususnya SDN Cijakan 2 yang hingga kini belum direlokasi meski berada di area terdampak. Pemerintah desa memastikan lahan pengganti sekolah sebenarnya sudah tersedia, namun realisasinya masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak berwenang.

“Untuk tanah pengganti SDN Cijakan 2 sudah ada dan sedang dalam proses. Kami berharap bisa segera dipercepat, karena kondisi belajar siswa di lokasi saat ini kurang nyaman,” ungkap Nanda.

Kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk kegiatan belajar mengajar dalam jangka panjang, sehingga relokasi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah desa pun meminta adanya percepatan agar aktivitas pendidikan dapat berlangsung lebih layak dan aman.

Meski demikian, Nanda menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdampak proyek tol telah menerima pembayaran ganti rugi. Namun, masih terdapat beberapa bidang tanah yang terkendala kelengkapan administrasi sehingga prosesnya belum tuntas.

“Sebagian besar sudah menerima pembayaran, kecuali beberapa lahan yang belum memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Pemerintah Desa Cijakan berharap pihak terkait dapat segera mempercepat proses pembayaran, khususnya bagi lahan yang telah memenuhi syarat administratif, sekaligus mempercepat relokasi SDN Cijakan 2 agar tidak berlarut.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan berkepanjangan serta menjaga kenyamanan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak proyek strategis nasional tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dalam proyek Tol Serang–Panimbang masih dalam proses konfirmasi guna memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi dan realisasi relokasi sekolah.

(Wan).