BERITAKAN IZIN CERAI ASN DIKPORA, SITI HAWA LAHANA LAYANGKAN HAK JAWAB : "Bantah Langgar Aturan, Sebut Proses di PA Ampana Sah dan Terbuka. Ancam Lapor Dewan Pers Jika Tak Dimuat.

TOUNA-SULTENG, RN Siti Hawa Lahana, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabup...

TOUNA-SULTENG, RN

Siti Hawa Lahana, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Tojo Una-Una, melayangkan Hak Jawab kepada Radar Nusantara Group, Jumat, 18 April 2026.

Hak Jawab tersebut merupakan tanggapan atas pemberitaan Radar Nusantara sebelumnya yang berjudul: _“TABRAK ATURAN! IZIN CERAI ASN DIKPORA TOUNA DIDUGA ILEGAL, DESAK SANKSI TEGAS”_.

Dalam rilis Hak Jawab yang diterima Awak media radar group, Siti Hawa Lahana menyampaikan lima poin klarifikasi. _Pertama_, ia menyebut pemberitaan tersebut tidak melalui konfirmasi terhadap dirinya. _“Pemberitaan ini keliru dan cenderung menggiring opini negatif terhadap diri saya secara pribadi,”_ tulis Siti Hawa Lahana dalam Hak Jawabnya.

_Kedua_, ia menegaskan bahwa proses yang dijalaninya di Pengadilan Agama Ampana adalah proses hukum yang sah dan terbuka, serta masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

_Ketiga_, terkait izin perceraian, Siti Hawa Lahana menyatakan tidak pernah dengan sengaja mengabaikan aturan yang berlaku. _“Seluruh proses yang saya tempuh dilakukan dengan itikad baik serta mengikuti mekanisme yang berlaku pada saat itu,”_ tegasnya.

_Keempat_, ia menilai penyebutan adanya “pelanggaran disiplin berat” bahkan mengarah pada sanksi pemberhentian adalah penilaian sepihak yang tidak berdasar.

_Kelima_, Siti Hawa Lahana menyoroti penyebutan namanya secara terbuka dan vulgar tanpa inisial dalam konteks dugaan pelanggaran. Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan nama baik, kehormatan, serta privasinya sebagai ASN dan individu. _“Hal ini tidak sejalan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik yang menjunjung asas praduga tak bersalah,”_ tulisnya.

Di akhir Hak Jawabnya, Siti Hawa Lahana meminta Radar Nusantara memuat Hak Jawab ini secara utuh dan proporsional sebagai bentuk tanggung jawab dan keseimbangan informasi kepada publik. Ia juga menyatakan akan melaporkan pemberitaan tersebut ke Dewan Pers serta menempuh langkah hukum apabila Hak Jawab ini tidak diindahkan.

KEWAJIBAN MEDIA MEMUAT HAK JAWAB

Sesuai Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers wajib melayani Hak Jawab secara proporsional. Pemuatan Hak Jawab ini merupakan bentuk ketaatan Radar Nusantara Group terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sekaligus sebagai wujud keberimbangan berita.

Pemberitaan awal Radar Nusantara Group terkait dugaan izin cerai ilegal didasarkan pada dokumen dan keterangan narasumber yang ada pada saat itu. Dengan adanya Hak Jawab ini, publik dapat memperoleh informasi yang berimbang dari kedua belah pihak.

PEWARTA :

M.ICHAN LAPANYOMPA

KAPERWIL SULTENG RADAR GROUP.