DPKP Pandeglang Buka Suara, Dugaan Selisih Benih Padi Cigeulis Akan Ditelusuri

Pandeglang | Radar Nusantara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang akhirnya angkat bicara terkait dugaan selisih ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang akhirnya angkat bicara terkait dugaan selisih penyaluran bantuan benih padi di Kecamatan Cigeulis. Isu tersebut mencuat setelah adanya laporan dari lapangan yang menyebutkan adanya perbedaan antara alokasi bantuan yang seharusnya diterima dengan jumlah yang diterima kelompok tani.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Pandeglang, Nuridawati, SP., MM, menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan benih padi Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan melalui tahapan verifikasi berjenjang.

Menurutnya, pengusulan bantuan diawali dari data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang disampaikan oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh penyuluh di tingkat kecamatan. Data tersebut kemudian diajukan ke tingkat provinsi untuk dilakukan verifikasi lanjutan, sebelum kembali diverifikasi oleh Balai Riset dan Pengujian Mutu Pertanian (BRMP) dan ditetapkan melalui surat keputusan, hingga akhirnya diajukan ke Kementerian Pertanian.

“Semua proses berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan melalui sistem CPCL dan dilakukan secara berjenjang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, alokasi bantuan benih padi diberikan berdasarkan luas lahan yang diusulkan, dengan standar sekitar 25 kilogram per hektare.

“Untuk satu hektare lahan, kelompok tani mendapatkan bantuan benih sebanyak 25 kilogram,” jelasnya.

Sementara itu, mekanisme distribusi bantuan dilakukan oleh pihak ketiga yang menyalurkan langsung ke kelompok tani sesuai dengan data CPCL yang telah ditetapkan.

“Mekanisme penyaluran dilakukan oleh pihak ketiga langsung ke kelompok tani,” tambahnya.

Terkait dugaan adanya selisih alokasi di tingkat lapangan, pihak DPKP menyatakan bahwa sejauh ini penyaluran dilakukan sesuai dengan data yang ada dan berada dalam pengawasan.

“Penyaluran yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak ada selisih, karena mereka menyalurkan sesuai dengan data CPCL dan dilakukan pengawalan oleh tim,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem pengawasan dan monitoring dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, BRMP, provinsi, kabupaten hingga penyuluh di wilayah binaan masing-masing.

Meski demikian, DPKP Pandeglang memastikan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat guna memastikan kebenaran kondisi di lapangan.

“Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut bersama penyuluh setempat dan kelompok tani untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Selain itu, evaluasi dan penelusuran ulang juga akan dilakukan dengan melibatkan kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan (PPL) di wilayah tersebut.

“Evaluasi dan penelusuran akan dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang berkembang,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar informasi dari sejumlah sumber di Kecamatan Cigeulis yang menyebutkan adanya dugaan selisih alokasi bantuan benih padi, di mana dari sekitar 250 kilogram per kelompok tani diduga hanya diterima sekitar 200 kilogram.

Atas kondisi tersebut, DPKP Pandeglang menegaskan komitmennya untuk memastikan program bantuan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran bagi petani penerima manfaat.

(Wan)