Isu Pungutan Warnai Penyaluran Beras dan Minyak Goreng di Pandeglang, Kades Buka Suara

Pandeglang, RN Penyaluran beras dan minyak goreng bantuan pangan nasional tahun 2026 dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Cisereuheu...

Pandeglang, RN

Penyaluran beras dan minyak goreng bantuan pangan nasional tahun 2026 dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Cisereuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai sorotan setelah muncul isu dugaan pungutan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Informasi tersebut mencuat di tengah masyarakat usai pelaksanaan distribusi bantuan pada Senin (6/4/2026).

Sejumlah warga mempertanyakan adanya informasi terkait pemberian sejumlah uang dalam proses penyaluran bantuan yang sejatinya merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Udin (nama disamarkan) menyampaikan bahwa di lapangan beredar informasi adanya pemberian uang dari penerima manfaat.

“Di masyarakat ada informasi bahwa setiap KPM yang menerima bantuan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter disebut-sebut memberikan uang hingga sekitar Rp25 ribu. Ini yang menjadi pertanyaan warga,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, bantuan pangan seharusnya dapat diterima secara utuh tanpa adanya beban tambahan di luar ketentuan resmi.

“Harapannya ke depan tidak ada lagi hal seperti itu, supaya bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cisereuheun, Hasan, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak menetapkan adanya pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Ia tidak membantah adanya pemberian uang dari sebagian masyarakat, namun menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan pungutan yang bersifat wajib.

“Memang ada pemberian dari masyarakat yang jumlahnya sekitar 1.200 KPM, tapi itu bukan pungutan. Itu lebih kepada inisiatif atau kebijakan dari masyarakat sendiri sebagai pengganti biaya pengiriman yang menggunakan mobil,” jelas Hasan melalui sambungan telepon genggam.

Ia juga menyampaikan bahwa nominal yang diberikan tidak seragam dan bersifat sukarela.

“Bantuan beras dan minyak goreng tersebut sebagian disalurkan di kantor desa, namun ada juga yang diantarkan ke kampung dan rumah masing-masing KPM oleh pegawai desa. Adapun uang pemberian KPM nominalnya tidak sama, ada yang Rp2 ribu sampai Rp25 ribu per KPM, bahkan ada juga yang tidak memberikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa pemerintah desa tidak mengatur ataupun mewajibkan adanya biaya dalam proses penyaluran bantuan pangan tersebut. Ia juga mengimbau agar ke depan proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih transparan dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, informasi yang berkembang masih menjadi perhatian warga dan memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait. Masyarakat berharap penyaluran bantuan ke depan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan tanpa adanya praktik yang berpotensi memberatkan penerima manfaat.

(Wan)