Ketua Komite SDN 5 Simpang Pematang Mangkir Saat Diminta Pertanggungjawaban

Mesuji, RM Polemik dugaan ketidakjelasan dana komite di SD Negeri 5 Simpang Pematang kian memanas. Ketua komite lama, Junaidi, menjadi sorot...

Mesuji, RM

Polemik dugaan ketidakjelasan dana komite di SD Negeri 5 Simpang Pematang kian memanas. Ketua komite lama, Junaidi, menjadi sorotan setelah mangkir dari agenda penting penyerahan rincian dana komite kepada pengurus yang baru.Rabu (15/04/26)

Padahal, agenda tersebut dinilai krusial sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas dana yang selama ini dihimpun dari wali murid.

Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, Junaidi tak kunjung hadir. Ia berdalih tengah menjalankan kegiatan lain, yakni menerima kunjungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Desa Sungai Cambai.

Kepala SD Negeri 5 Simpang Pematang, Firdaus, membenarkan bahwa pihak sekolah bersama komite baru telah menunggu kehadiran Junaidi, namun hasilnya nihil.

“Iya mas, sebelumnya sudah kami sampaikan agar beliau hadir hari ini untuk serah terima rincian dana komite. Tapi kami sudah menunggu bersama komite yang baru, dan Pak Junaidi tidak hadir dengan alasan sedang mengawal orang dari Kemensos di Desa Sungai Cambai,” ungkap Firdaus kepada wartawan.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, selain belum adanya laporan rinci penggunaan dana, Junaidi juga diduga merangkap jabatan dalam struktur komite sebagai KSB, yang dinilai berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Situasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana komite yang selama ini berjalan.

Meski demikian, pihak sekolah masih memberikan toleransi waktu. Firdaus menyebut, penyerahan laporan kemungkinan akan dilakukan pada pekan depan.

“Mungkin minggu depan Pak Junaidi akan memberikan rincian dana komite kepada ketua komite yang baru. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat mulai mendesak agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Transparansi dianggap sebagai hal mutlak, mengingat dana komite berasal dari kontribusi wali murid.

Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, desakan untuk dilakukan audit hingga pelaporan ke aparat penegak hukum dipastikan akan semakin menguat.

(Febri fap)