KTP “GAMBARAN LAMA”, STATUS ASN NYATA: JAELANI DI UJUNG SOROTAN, DUGAAN IDENTITAS GANDA MENGUAT

Kuningan, RN Nama Jaelani, S.Pd., pengurus Yayasan Ar-Raswad sekaligus guru PNS di SMKN 1 Japara, kini berada di pusaran sorotan tajam. Buka...

Kuningan, RN

Nama Jaelani, S.Pd., pengurus Yayasan Ar-Raswad sekaligus guru PNS di SMKN 1 Japara, kini berada di pusaran sorotan tajam. Bukan sekadar soal administrasi, melainkan dugaan serius terkait ketidaksesuaian data kependudukan yang berpotensi masuk ranah hukum.

Faktanya mencolok. KTP yang dicetak tahun 2021 masih mencantumkan status “karyawan swasta”. Data di Disdukcapil Kabupaten Kuningan pun menunjukkan hal yang sama. Padahal, Jaelani diketahui telah berstatus ASN. Ironisnya, data di tingkat Desa Cengal, Kecamatan Japara, justru berbeda. Tiga sumber data, satu orang—namun identitasnya tidak sinkron.

Ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif. Publik mulai bertanya: kenapa data tidak diperbarui? Atau lebih jauh—apakah ada kepentingan tertentu di balik status yang “dipertahankan” itu?

Praktisi hukum Abdul Haris, SH, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diremehkan.

“Kalau hanya terlambat update, itu satu hal. Tapi kalau ada indikasi sengaja mempertahankan data yang tidak sesuai fakta, apalagi sampai muncul dugaan identitas ganda, ini bisa masuk ke wilayah pidana,” tegasnya.

Menurut Abdul Haris, data kependudukan adalah instrumen strategis negara. Ketika data itu tidak akurat—atau lebih parah, dimanipulasi—risikonya tidak main-main.

“Dampaknya bisa ke mana-mana. Dari pembobolan perbankan dengan identitas palsu, manipulasi status perkawinan, sampai potensi pencucian uang. Bahkan dalam skala lebih luas, bisa menyentuh aspek keamanan negara,” ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada status Jaelani sebagai ASN. Ketidaksesuaian data pekerjaan dalam KTP dan database resmi berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik secara administratif maupun hukum.

“ASN itu wajib tertib administrasi. Kalau data dasarnya saja tidak sesuai, ini bisa berdampak pada sistem penggajian, keabsahan dokumen, hingga integritas jabatan itu sendiri,” tambah Abdul Haris.

Situasi ini semakin menguatkan dugaan adanya lebih dari satu identitas yang digunakan atau setidaknya dipertahankan. Jika benar, maka praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Hingga kini, Jaelani belum memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan data tersebut. Diamnya yang bersangkutan justru memantik spekulasi lebih luas di tengah publik.

Desakan pun mulai mengarah ke Disdukcapil Kabupaten Kuningan untuk segera melakukan audit dan penelusuran menyeluruh. Sebab, jika dibiarkan, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola data kependudukan.

Kasus Jaelani kini bukan hanya soal satu orang, tapi tentang seberapa rapuh sistem bisa disusupi—dan seberapa tegas negara berani menertibkannya.

(Fulls)