Kunker ke China di Tengah Mandeknya TPP, Kebijakan Bupati Takalar Menuai Sorotan ASN

TAKALAR, RN Kunjungan kerja (kunker) Bupati Takalar, Firdaus Manye, ke China memicu riuh di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Takalar....

TAKALAR, RN

Kunjungan kerja (kunker) Bupati Takalar, Firdaus Manye, ke China memicu riuh di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Takalar.Di tengah janji peningkatan kesejahteraan yang kerap didengungkan, realita di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Para pegawai mengeluhkan kontrasnya aktivitas perjalanan luar negeri pimpinan daerah dengan hak-hak finansial ribuan abdi negara yang hingga kini belum terpenuhi.

Keresahan ini berakar pada belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir, terhitung sejak Januari hingga April 2026. Para ASN menilai kondisi ini ironis, mengingat Bupati sangat ketat dalam mengawasi kinerja melalui sistem absensi ganda. Selain aplikasi resmi dari BKN, pegawai diwajibkan menggunakan aplikasi khusus produk kebijakan Bupati sendiri, yang dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem nasional.

Kinerja kami sudah maksimal dan dipantau sangat ketat lewat dua aplikasi sekaligus. Namun, disiplin yang dituntut tidak sejalan dengan pemenuhan hak kami. TPP yang menjadi tumpuan dapur pegawai justru belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan," ungkap salah seorang ASN saat ditemui di bilangan Alun-Alun Lapangan Makkatang.

Informasi yang berkembang di lingkup Pemkab Takalar menyebutkan bahwa kendala utama macetnya pencairan TPP adalah belum adanya payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Kabar yang beredar mengindikasikan adanya skema baru di mana TPP akan dibayarkan per triwulan, namun hal ini tidak bisa dieksekusi karena regulasi teknisnya belum kunjung rampung atau ditandatangani.

Kekecewaan ASN semakin memuncak karena keberangkatan Bupati ke China dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah daerah. Selain urusan TPP, beban kerja dan janji-janji politik lainnya, termasuk percepatan pencairan dana desa setiap bulan, dianggap masih jauh dari realisasi yang diharapkan oleh masyarakat maupun perangkat birokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, kunker Bupati ke China masih menjadi perbincangan hangat sebagai simbol ketimpangan antara tuntutan profesionalisme pegawai dan komitmen kesejahteraan dari pimpinan daerah. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Perbup TPP agar hak para pegawai tidak terus terkatung-katung di tengah beban hidup yang semakin meningkat.(abd kadir)