Penetapan Sekjen PBMA 2026–2031 Disorot, Dinilai Abaikan Kaderisasi dan Berpotensi Politis

Serang | Radar Nusantara Penetapan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031 menuai sorotan dari sejumlah ...

Serang | Radar Nusantara

Penetapan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031 menuai sorotan dari sejumlah kalangan internal organisasi. Kritik datang dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (DPP HIMMA) hingga mantan pengurus PBMA, yang menilai keputusan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kaderisasi dan independensi organisasi.

Dalam pernyataan resminya, DPP HIMMA menegaskan bahwa Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keislaman memiliki fondasi kuat pada nilai kaderisasi, pengabdian, dan keberlanjutan perjuangan. Karena itu, jabatan strategis dinilai semestinya diisi oleh kader yang memiliki rekam jejak jelas, loyalitas, serta kontribusi nyata terhadap organisasi.

Ketua Umum DPP HIMMA, Ahmad Syafaat, menyampaikan bahwa penetapan Sekjen yang disebut berasal dari kalangan non-kader aktif berpotensi melemahkan sistem kaderisasi yang selama ini dibangun secara berjenjang.

“Mathla’ul Anwar bukan sekadar organisasi, tetapi rumah besar kader yang ditempa melalui proses panjang. Jika jabatan strategis tidak lagi diisi oleh kader, maka hal ini dapat berdampak pada melemahnya identitas organisasi,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Ia juga menyoroti adanya latar belakang politik dari sosok yang ditunjuk, yang menurutnya perlu dicermati agar tidak memunculkan persepsi publik terkait independensi organisasi.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, agar Mathla’ul Anwar tetap menjaga posisi sebagai organisasi keagamaan yang independen dan berorientasi pada kepentingan umat,” tambahnya.

Selain itu, proses penetapan yang dinilai kurang transparan dan minim pelibatan kader turut menjadi sorotan. Menurutnya, keterbukaan dan partisipasi merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.

“Proses yang tidak terbuka dan tidak partisipatif berpotensi mengurangi kepercayaan internal,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Anang Ainal Yaqien, mantan Pengurus Besar Mathla’ul Anwar yang kini menjabat sebagai Direktur Karsa Indonesia Majemuk. Ia menilai posisi Sekretaris Jenderal memiliki peran strategis sebagai “jantung organisasi” dalam aspek manajerial dan konsolidasi.

Menurut Anang, posisi tersebut idealnya diisi oleh kader internal yang memahami kultur organisasi serta memiliki keselarasan visi dengan Ketua Umum.

“Level Sekjen itu setidaknya diisi oleh kader yang memiliki pengalaman, visi yang sejalan, dan irama kerja yang sinkron dengan ketua umum. Banyak kader internal yang memiliki kapasitas tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses penetapan jabatan strategis.

“Yang diutamakan adalah kesesuaian visi organisasi, bukan semata pertimbangan lain di luar itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai penting bagi organisasi untuk tetap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, guna menghindari munculnya persepsi publik yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap organisasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai pandangan tersebut. Radar Nusantara masih membuka ruang klarifikasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

(Wan)