Pengawasan MBG di Pandeglang Disorot, Insiden Makanan Jadi Perhatian

Pandeglang | Radar Nusantara  Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publi...

Pandeglang | Radar Nusantara 

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik menyusul mencuatnya sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang diterima siswa hingga kesesuaian nilai manfaat dari program tersebut.

Berdasarkan rilis pers yang diterima redaksi Radar Nusantara, Jumat (17/4/2026), sejumlah pihak menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor utama yang memicu berulangnya temuan di lapangan, khususnya di wilayah Pandeglang.

Ketua LSM Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR), Sanan, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG tidak hanya perlu diperkuat pada aspek teknis penyediaan makanan, tetapi juga harus mencakup kualitas, standar keamanan pangan, kesesuaian nilai manfaat, serta aspek perizinan dan kelengkapan operasional.

“Lemahnya pengawasan menjadi persoalan utama. Bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi sistem pengawasan yang belum optimal,” ujarnya.

Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam program tersebut perlu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat langkah korektif terhadap mitra pelaksana, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat dan terukur, program yang memiliki tujuan strategis tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, tidak hanya terkait kualitas makanan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aspek administratif seperti perizinan, standar operasional, serta kelengkapan sarana pendukung.

“Tanpa pengawasan ketat, niat baik bisa berdampak sebaliknya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sanan menekankan pentingnya peran lembaga teknis seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG berjalan secara konsisten dan terukur di seluruh wilayah pelaksanaan.

Selain itu, ia mendorong DPRD Kabupaten Pandeglang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, guna memastikan program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi seluruh ketentuan, termasuk legalitas operasional dan kelengkapan perizinan.

“Jika tidak segera dilakukan perbaikan sistem, dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi anak,” ungkapnya.

Ia juga menyarankan adanya mekanisme evaluasi yang komprehensif, termasuk penerapan sistem sanksi dan penghargaan yang proporsional, serta audit berkala yang independen terhadap penyelenggaraan program MBG, khususnya di wilayah Pandeglang.

Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program, mengingat MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional dan instansi teknis lainnya, masih diupayakan untuk dimintai tanggapan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut, termasuk terkait aspek perizinan dan kelengkapan operasional di lapangan, sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Wan/SN). 

Disclaimer

Informasi dalam berita ini merupakan kutipan dari rilis pers yang diterima redaksi Radar Nusantara. Seluruh pernyataan menjadi tanggung jawab narasumber. Redaksi tetap berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang hak jawab kepada pihak terkait guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Wan