Surat Keterangan Pisah Ranjang Sejak 2017 hingga 2025 Bukti P.5 di Pengadilan Dibantah Kades. Akan Lapor Polisi.

TOUNA - Sulteng, RN  Perkembangan mengejutkan muncul dalam perkara yang menggunakan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/112/KET/KD-...

TOUNA - Sulteng, RN 

Perkembangan mengejutkan muncul dalam perkara yang menggunakan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/112/KET/KD-TJ/V/2025 yang dikeluarkan Kantor Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 27 Mei 2025.

Kepala Desa Tojo, saat dikonfirmasi Radar Nusantara Group di kediamannya di Desa Tojo pada Jumat, 18 April 2026, secara tegas membantah pernah membuat dan menerbitkan surat keterangan terkait KDRT dan pisah ranjang antara Penggugat Siti Hawa Lahana dan Tergugat.

Kades Tojo menyatakan: _“Saya tidak pernah membuat surat keterangan terkait KDRT dan pisah ranjang antara Penggugat Siti Hawa Lahana dan Tergugat. Dan saya dalam waktu dekat akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Ini soal harga diri Pemdes. Mana ada kami menerbitkan surat keterangan KDRT dan pisah ranjang sejak 2017 hingga 2025. Ini tidak benar. Pasti suket palsu.”_

DUDUK PERKARA BUKTI P.5

Berdasarkan dokumen salinan yang beredar, Bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/112/KET/KD-TJ/V/2025, tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa bukti surat itu telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bercap pos dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

BANTAHAN KADES VS STATUS BUKTI DI PENGADILAN

Bantahan Kades Tojo pada 18 April 2026 ini menimbulkan pertanyaan hukum serius. Sebab, Bukti P.5 tersebut secara formil telah dinyatakan sah oleh pengadilan karena telah dinazegelen, bercap pos, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim. Namun, kini pejabat yang namanya tercantum sebagai penerbit, yaitu Kepala Desa Tojo, justru membantah keras pernah menerbitkan surat tersebut dan menduga surat itu palsu.

Kades Tojo Suaib Alige menegaskan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan surat keterangan tersebut ke pihak berwajib dalam waktu dekat untuk menjaga marwah dan harga diri Pemerintah Desa Tojo.

IMPLIKASI HUKUM

Jika benar Surat Keterangan Nomor: 470/112/KET/KD-TJ/V/2025 itu palsu, maka ada dua konsekuensi hukum:

1. Pidana : Pelaku pemalsuan surat dapat dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara.

2. Perdata : Putusan pengadilan yang mendasarkan pertimbangannya pada Bukti P.5 dapat dimintakan peninjauan kembali (PK) karena didasarkan pada bukti palsu.

Radar Nusantara Group akan terus mengawal perkembangan laporan Kades Tojo ke pihak berwajib serta meminta konfirmasi ke Pengadilan Agama terkait keabsahan dan asal-usul surat asli dari Bukti P.5 tersebut.

Pewarta : M.ICHAN LAPANYOMPA

*KAPERWIL RADAR NUSANTARA GROUP SULTENG*