TABRAK ATURAN! IZIN CERAI ASN DIKPORA TOUNA DIDUGA ILEGAL, DESAK SANKSI TEGAS!!!

PLT Kadis Terbitkan Rekomendasi Tanpa Wewenang,"BUPATI" Diminta Bertindak. Inspektorat Jangan Tidur!! AMPANA-SULTENG,RN    Praktik...

PLT Kadis Terbitkan Rekomendasi Tanpa Wewenang,"BUPATI" Diminta Bertindak. Inspektorat Jangan Tidur!!

AMPANA-SULTENG,RN  

Praktik dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terbongkar di Pengadilan Agama Ampana.

Putusan PA Ampana Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Apn halaman 25-26 secara gamblang menyebut bahwa Penggugat, *Siti Hawa Lahana*, seorang PNS Dikpora Touna, *belum memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang* meski sudah mengantongi surat rekomendasi dari PLT Kepala Dinas Dikpora.

Majelis Hakim menegaskan, surat rekomendasi tersebut _“hanya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi internal instansi tempat Penggugat bekerja”_. Artinya, *secara hukum tidak sah* sebagai izin cerai. Akibatnya, sidang ditunda 6 bulan.

*ATURAN DITABRAK, KEWENANGAN DILANGKAHI*

Pasal 3 Ayat (1) PP 45/1990 jo PP 10/1983 tegas: _"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat."_

Siapa Pejabat yang dimaksud? UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan *Pejabat Pembina Kepegawaian* untuk PNS Pemkab adalah *Bupati*. Bukan Kepala Dinas. Apalagi PLT.

Faktanya, PLT Kadis Dikpora Touna tahun 2025 menerbitkan surat yang kemudian dipakai sebagai dasar gugatan cerai di pengadilan. Ini adalah *dugaan penyalahgunaan wewenang*. Sementara PNS yang bersangkutan, Siti Hawa Lahana, diduga *mengabaikan prosedur disiplin ASN* dengan menempuh perceraian tanpa izin Bupati.

*TUNTUTAN: PROSES HUKUM & SANKSI DISIPLIN!*

Kasus ini tidak boleh berhenti di penundaan sidang. Ada dugaan pelanggaran disiplin berat di sini:

1. *Untuk Oknum PNS Siti Hawa Lahana*: Diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990 jo Pasal 11 huruf f PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Ancaman sanksinya *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri*.

2. *Untuk Oknum PLT Kadis Dikpora 2025*: Diduga melampaui kewenangan dan menerbitkan produk administrasi yang tidak sah. Ini masuk ranah *maladministrasi* yang wajib diperiksa Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum jika ada unsur pidana.

Oleh karena itu,Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sulteng Bung Yadi Mendesak :

1. Bupati Tojo Una-Una* selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera memanggil dan memeriksa kedua oknum tersebut. Berikan sanksi tegas sesuai PP 94/2021 agar ada *efek jera*.

2. Inspektorat Daerah Touna* untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh produk surat terkait kepegawaian yang diterbitkan PLT Kadis Dikpora 2025.

3. BKPSDM Touna* untuk mengumumkan secara terbuka SOP izin cerai ASN agar tidak ada lagi PNS yang "pura-pura tidak tahu aturan".

Pembiaran terhadap kasus ini akan menjadi preseden buruk. Jika PLT berani tabrak aturan dan PNS bebas cerai tanpa izin Bupati, maka wibawa UU ASN dan PP Disiplin PNS runtuh.

*Hukum harus ditegakkan. Oknum harus dihukum. Biar yang lain tidak coba-coba.*

*Pewarta : M.ICHAN.LAPANYOMPA*

*KAPERWIL SULTENG RADAR GROUP*