TOUNA ‘DARURAT’ TATA KELOLA : BUPATI & WAKABAN DPR RI GENJOT KADES PAHAMI DANA DESA

AMPANA,TOJO UNA-UNA,RN Alarm keras dibunyikan Pemkab Tojo Una-Una terkait pengelolaan dana desa. Selasa 28/4/2026, Bupati Ilham Lawidu mengu...

AMPANA,TOJO UNA-UNA,RN

Alarm keras dibunyikan Pemkab Tojo Una-Una terkait pengelolaan dana desa. Selasa 28/4/2026, Bupati Ilham Lawidu mengumpulkan seluruh kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Touna dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.

Langkah ini diambil menyusul temuan pemerintah pusat bahwa kebocoran anggaran di daerah dan desa menjadi alasan utama penyesuaian pagu APBN.

“Kondisi ini harus jadi refleksi. Jangan sampai niat baik pusat mengucurkan dana besar malah jadi bumerang hukum bagi aparatur desa,” tegas Bupati Ilham Lawidu saat membuka acara.

*MUHIDIN SAID: RP1,2 MILIAR PER DESA,JANGAN JADI PETAKA*

Workshop makin berbobot dengan hadirnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI H. Muhidin M. Said, S.E., M.B.A. sebagai narasumber kunci. Bersama perwakilan BPKP, Kemenkeu, dan Kemendes PDTT,Muhidin membedah postur Dana Desa 2026.

“APBN 2026 alokasi Dana Desa naik jadi Rp71 triliun. Potensi 125 desa di Touna bisa kelola Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar per desa. Tapi ingat, semakin besar uangnya, semakin besar risikonya,” ungkap Muhidin.

Ia mengungkap fakta pahit: banyak kepala daerah dan perangkat desa di Indonesia tersandung kasus hukum akibat salah kelola. “Itu sebabnya pusat kadang rem anggaran. Karena yang bocor bukan cuma uang, tapi kepercayaan rakyat,” tambah politisi senior Golkar itu.

*TIGA PRINSIP WAJIB BAGI KADES TOUNA*

Dalam paparannya, Muhidin menitipkan tiga prinsip agar Dana Desa 2026/2027 tidak jadi petaka:

1. Patuhi Prioritas Nasional : Dana Desa wajib fokus ketahanan pangan, penurunan stunting, dan penguatan BUMDes. “Tunda dulu proyek mercusuar. Rakyat butuh makan, anak butuh gizi,” tegasnya.

2.Profesionalkan Pelaksana : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan P2SP di desa harus kompeten. “Jangan asal tunjuk karena kedekatan. Kalau pekerjaan amburadul, kepala desa yang dipanggil APH.”

3.Sinkron dengan 7 Program Pusat*: Muhidin kembali mengingatkan 7 ‘kue’ APBN 2026/2027 untuk Touna: hilirisasi, irigasi pertanian, MBG, pertanian, perikanan dan perkebunan, pendidikan, serta kesehatan. “Dana Desa harus nyambung. Contoh, BUMDes bisa jadi pemasok MBG,” jelasnya.

*BUPATI: ILMU HARUS DITERAPKAN, BUKAN SEKADAR DIDENGAR*

Bupati Ilham Lawidu menutup workshop dengan instruksi tegas. Ia meminta seluruh peserta tidak menjadikan kegiatan ini seremonial.

“Saya minta seluruh stakeholder yang hadir menyimak, memperhatikan, dan mengimplementasikan ilmu yang disampaikan. Apa yang kita dengar hari ini wajib kita laksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” perintahnya.

Workshop ini diyakini menjadi fondasi penting bagi Touna untuk menyambut gelontoran APBN 2026/2027 yang diprioritaskan ke daerah. Dengan tata kelola yang baik, dana jumbo dari pusat diharapkan benar-benar menjadi ‘duren runtuh’ bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.

*Pewarta: M. Ichan*

*KAPERWIL RADAR Group*