Aksi GAIB 212 Guncang Labuan! Dugaan Pelanggaran SOP MBG, Lingkungan dan Tenaga Lokal Disorot

Pandeglang | Radar Nusantara Gelombang protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang mulai menguat....

Pandeglang | Radar Nusantara

Gelombang protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang mulai menguat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB-212) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Kecamatan Labuan, Kamis (7/5/2026), sebagai bentuk kritik atas dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program di lapangan.

Aksi yang diikuti sekitar 150 massa tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti, mulai dari aspek ketenagakerjaan, transparansi pengelolaan, hingga dampak lingkungan dari operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Labuan.

Koordinator aksi menyampaikan, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal.

“Informasi yang kami terima, ketentuan minimal 70 persen tenaga kerja lokal diduga belum terpenuhi. Bahkan disebutkan adanya tenaga kerja lokal yang diberhentikan dan digantikan oleh tenaga dari luar daerah,” ungkap salah satu perwakilan massa dalam orasinya.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan kurang optimalnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai distribusi program, yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, isu lingkungan turut menjadi perhatian. Warga sekitar mengeluhkan adanya bau menyengat yang diduga berasal dari pengelolaan limbah dapur, serta mempertanyakan kelengkapan izin lingkungan dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Wawi, salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi dapur, mengaku merasakan dampak langsung sejak dapur mulai beroperasi.

“Sejak beroperasi, bau yang muncul cukup mengganggu. Kami sudah mencoba menyampaikan melalui jalur lingkungan, namun belum mendapatkan respons maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Akew dari Biro Hukum GAIB-212 DPC Pandeglang menegaskan bahwa pihaknya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG agar berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pihak terkait, baik dalam aspek ketenagakerjaan, kualitas pelayanan, maupun pengelolaan lingkungan, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, pihak Kecamatan Labuan bersama unsur Muspika menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan meneruskannya ke tingkat pemerintah kabupaten untuk mendapatkan arahan dan solusi yang tepat.

“Seluruh masukan ini akan kami sampaikan ke tingkat kabupaten agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar perwakilan pemerintah kecamatan.

GAIB-212 menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan berharap adanya langkah konkret dari pihak berwenang, agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang layak dan berkelanjutan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari pihak pengelola SPPG maupun instansi terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

(Wan)