Audiensi Soal Parkir Pandeglang Batal, Dua Ormas Siapkan Aksi Besar

Pandeglang | Radar Nusantara Audiensi terkait persoalan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan di Kabupaten Pandeglang yang digelar oleh Or...

Pandeglang | Radar Nusantara

Audiensi terkait persoalan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan di Kabupaten Pandeglang yang digelar oleh Ormas BPPKB dan PPBNI Satria Banten, Selasa (19/5/2026), akhirnya batal dilaksanakan setelah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Pandeglang, H. Rudiyanto, S.H., disebut tidak hadir memenuhi undangan audiensi.

Kegiatan yang sedianya membahas persoalan retribusi parkir, dugaan maladministrasi, hingga potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu dihadiri ratusan anggota kedua organisasi masyarakat tersebut.

Namun suasana memanas setelah peserta audiensi mengetahui Kadishub Pandeglang tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh dua orang utusan dari Dinas Perhubungan.

Ketua DPC BPPKB Kabupaten Pandeglang, Ahmad Khotib, S.E., mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kadishub yang dinilai tidak menghargai undangan audiensi yang sebelumnya telah disampaikan.

“Kami sangat menyayangkan karena audiensi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kami datang untuk meminta penjelasan terkait persoalan parkir dan PAD, tetapi Kadishub justru tidak hadir,” ujar Ahmad Khotib kepada wartawan.

Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan dinas membuat audiensi tidak berjalan efektif sehingga forum akhirnya dibatalkan.

Akibat kondisi tersebut, ratusan anggota ormas yang hadir tampak kecewa dan membubarkan diri setelah adanya arahan dari pimpinan masing-masing organisasi.

Sementara itu, Ketua DPC PPBNI Satria Banten Kabupaten Pandeglang, Haerudin, menyebut pihaknya akan menjadwalkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila persoalan tersebut tidak segera mendapat respons.

“Kami menilai audiensi ini merupakan bentuk itikad baik untuk berdialog. Namun karena tidak ada kejelasan, kami bersama BPPKB berencana menggelar aksi lanjutan ke Dinas Perhubungan, Kantor Bupati, hingga DPRD Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Menurut informasi yang disampaikan kedua ormas tersebut, aksi lanjutan direncanakan akan melibatkan jajaran pengurus DPC dan DPAC dari masing-masing organisasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Nusantara masih berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan resmi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang terkait batalnya audiensi tersebut maupun persoalan yang disampaikan kedua organisasi masyarakat itu.

(Wan)