Desk Ketenagakerjaan Polri Perkuat Perlindungan Pekerja Pasca May Day

Jakarta | Radar Nusantara Pasca peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan ...

Jakarta | Radar Nusantara

Pasca peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan pekerja melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan Polri. Inisiatif ini menjadi tindak lanjut langsung atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan buruh.

Presiden Prabowo sebelumnya hadir langsung dalam perayaan May Day bersama ribuan pekerja di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kehadiran tersebut dinilai sebagai momentum penting yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak pekerja.

Menindaklanjuti hal itu, Polri mengoptimalkan fungsi Desk Ketenagakerjaan yang telah dibentuk sejak 20 Januari 2026 sebagai pusat layanan terpadu dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa keberadaan desk tersebut merupakan langkah nyata Polri dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja berjalan efektif, profesional, dan berkeadilan.

“Arahan Presiden pada May Day menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja dan buruh. Polri melalui Desk Ketenagakerjaan memastikan perlindungan tersebut diwujudkan melalui layanan konsultasi, pengaduan, hingga penegakan hukum yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Irhamni, menjelaskan bahwa secara teknis desk tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Desk Ketenagakerjaan melayani konsultasi, pengaduan, dan pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan secara terintegrasi. Kami memastikan setiap laporan ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menunjukkan sejumlah capaian, di antaranya penyusunan standar kompetensi petugas, penanganan perkara ketenagakerjaan secara profesional, serta upaya penyelamatan dan pemulangan pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam aspek penegakan hukum, tercatat sebanyak 144 laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan telah diterima. Dari jumlah tersebut, 35 perkara telah diselesaikan, terdiri dari 1 perkara P21 dan 34 melalui mekanisme restorative justice, sementara 109 perkara lainnya masih dalam proses penanganan.

Kasus yang ditangani meliputi berbagai persoalan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), sengketa upah, pemberangusan serikat pekerja, persoalan BPJS, hingga perlindungan keselamatan kerja.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh di Indonesia.

“Polri akan terus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, termasuk pekerja dan buruh, guna mewujudkan keadilan sosial serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sumber: Bidhumas Polri. (Wan)