Dugaan Pungli Lapak Pasar Inpres Muara Enim, Kepala Pasar: Bertentangan dengan UU Perdagangan

Muara Enim, RN Dugaan praktik jual beli lapak kembali mencuat di Pasar Inpres Muara Enim. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang jutaan rup...

Muara Enim, RN

Dugaan praktik jual beli lapak kembali mencuat di Pasar Inpres Muara Enim. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang jutaan rupiah oleh oknum yang menjanjikan lapak di lokasi strategis.

Kepala Pasar Inpres Muara Enim, Firmansyah, S.H., menegaskan pihaknya tidak mengetahui adanya praktik tersebut. Ia menyatakan, penempatan lapak pasar tidak dipungut biaya dan sudah diatur dalam regulasi.

“Kami tidak mengetahui adanya jual beli lapak. Secara aturan, lapak pasar itu gratis. Syaratnya pedagang memang sudah pernah berjualan di pasar, terdata, dan melengkapi administrasi yang ditentukan,” kata Firmansyah saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (29/4/2026).

Praktik jual beli lapak oleh oknum berpotensi melanggar *UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Pasal 13 ayat 1 huruf e menegaskan, Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pembinaan pasar rakyat, termasuk menjamin tidak adanya pungutan liar.

Selain itu, *Permendag No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan* Pasal 21 ayat 3 menyebut, “Pedagang yang telah menempati tempat usaha di pasar rakyat tidak dipungut biaya untuk penempatan kembali, kecuali retribusi sesuai ketentuan.”

Di tingkat daerah, *Perda Kabupaten Muara Enim No. 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar* juga mengatur bahwa pedagang hanya dikenakan retribusi harian untuk kebersihan, keamanan, dan pemakaian tempat. Tidak ada biaya untuk mendapatkan hak pakai lapak.

Firmansyah mengaku akan menelusuri laporan pedagang. “Kalau ada pungutan, itu di luar sepengetahuan kami dan jelas melanggar aturan. Silakan lapor ke kami dengan bukti, akan kami tindaklanjuti dan koordinasi dengan Dinas Perdagangan,” tegasnya.

Sementara itu, seorang pedagang  yang enggan disebut namanya mengaku dimintai uang Rp3 juta oleh seseorang yang mengaku bisa mengurus lapak di blok depan.

“Saya diminta uang 3 juta biar dapat lapak di depan. Katanya biar cepat diurus dan nggak digeser. Saya belum kasih karena nggak punya uang,” ujar pedagang tersebut.

Pedagang lain menyebut, praktik permintaan uang untuk lapak sudah terdengar sejak proses relokasi pedagang pasca-revitalisasi pasar. Namun, belum ada yang berani melapor resmi karena takut lapaknya dipersulit.

Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim melalui kepala UPTD memberikan keterangan resmi dan tegas  Jika terbukti, oknum yang melakukan pungli dapat dijerat *Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor* dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Khair