Hari Pendidikan Nasional, LSM PEMANTIK Desak APH Periksa Penggunaan Dana BOS di Takalar

TAKALAR, RN Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2026 diwarnai kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran pen...

TAKALAR, RN

Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2026 diwarnai kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Takalar. Ketua LSM PEMANTIK, Rahman Suandi, secara terbuka menyoroti penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya alokasi 20 persen yang diperuntukkan bagi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ia menilai ada ketidaksesuaian yang mencolok antara besarnya anggaran yang dikelola dengan realitas fisik sekolah di lapangan.

Rahman mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi fasilitas pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Takalar yang masih tampak kumuh dan tidak terawat. Menurutnya, pemandangan sekolah dengan atap bocor, cat kusam, hingga toilet yang tidak layak pakai masih mudah dijumpai. Hal ini dianggap kontradiktif mengingat setiap tahunnya pemerintah mengucurkan Dana BOS dalam jumlah besar yang seharusnya cukup untuk melakukan perbaikan rutin skala ringan hingga sedang.

Sangat ironis, di saat kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, potret sekolah kita di Takalar justru masih jauh dari kata layak. Padahal, ada pos anggaran 20 persen dari Dana BOS yang secara khusus dialokasikan untuk sarpras. Pertanyaannya, dikemanakan anggaran tersebut jika kondisi sekolah tetap dibiarkan terbengkalai dan tampak kumuh?" tegas Rahman Suandi Sabtu (2/5).

Lebih lanjut, LSM PEMANTIK menduga adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. Rahman mencurigai bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membenahi lingkungan belajar siswa justru menguap dan  di duga hanya masuk ke kantong pribadi oknum Kepala Sekolah. Dugaan ini muncul karena laporan pertanggungjawaban seringkali dianggap tidak sejalan dengan fakta fisik yang ada di lingkungan sekolah masing-masing.

Atas dasar temuan tersebut, Rahman mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Takalar. Ia meminta agar dilakukan pengecekan silang antara realisasi anggaran sarpras pada laporan sekolah dengan kondisi fisik bangunan yang sebenarnya demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kami meminta APH jangan tinggal diam. Harus ada pemeriksaan serius terhadap seluruh Kepala Sekolah di Takalar. Pendidikan adalah pilar bangsa, jangan sampai hak siswa untuk belajar di fasilitas yang nyaman dirampas oleh oknum yang mementingkan keuntungan pribadi. Jika ditemukan bukti penyelewengan, maka proses hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," pungkas Rahman.(abd kadir)