Karaben RI Soroti SMPN 1 Patia Kelas Jauh, Minta Pengelolaan dan Status Guru Dievaluasi

Pandeglang | Radar Nusantara Mencuatnya dugaan persoalan di lingkungan pendidikan di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, mendapat perhati...

Pandeglang | Radar Nusantara

Mencuatnya dugaan persoalan di lingkungan pendidikan di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, mendapat perhatian dari kalangan aktivis. Ketua Kebangkitan Rakyat Berjuang Republik Indonesia (Karaben RI) Dewan Perwakilan Kabupaten (DPK) Pandeglang Provinsi Banten, Ahmadi Sasmita, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Patia kelas jauh yang berlokasi di Kampung Tongkol, Desa Idaman.

Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan informasi dugaan iuran, tetapi juga menyangkut tata kelola penyelenggaraan pendidikan serta status tenaga pendidik yang diduga merangkap pekerjaan di satuan pendidikan lain.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, fasilitas pendidikan tersebut merupakan bagian dari SD-SMP Satu Atap Idaman 2 di Kecamatan Patia, sebagaimana tercantum dalam prasasti pembangunan yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut diresmikan oleh Bupati Pandeglang saat itu, Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan kelas jauh di Kampung Tongkol disebut-sebut kerap menghadapi berbagai persoalan. Selain keterbatasan sarana prasarana, muncul pula informasi bahwa permasalahan berulang diduga berkaitan dengan kurang optimalnya pengawasan dari pihak manajemen sekolah.

Bahkan, dalam dinamika internal, beredar informasi adanya kesan dualisme dalam kepemimpinan, yang dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan pendidikan di lokasi tersebut. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Ahmadi Sasmita menegaskan pentingnya langkah evaluasi dari instansi terkait guna memastikan seluruh aktivitas pendidikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan di SMPN 1 Patia kelas jauh ini, termasuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orang tua siswa. Ini penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya penataan sumber daya manusia di lingkungan sekolah, termasuk dugaan adanya tenaga pendidik yang merangkap tugas di satuan pendidikan lain.

“Status dan penempatan tenaga pendidik juga harus jelas dan sesuai ketentuan. Jika ada guru yang merangkap pekerjaan tanpa mekanisme yang tepat, hal ini berpotensi berdampak pada kualitas pembelajaran,” tegasnya.

Menurutnya, satuan pendidikan negeri wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Kalau memang ada kegiatan yang bersifat partisipatif, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi sebagai pungutan yang diwajibkan,” tambahnya.

Ia juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk turun langsung melakukan penelusuran dan evaluasi, baik dari aspek administrasi, pembiayaan, maupun manajemen tenaga pendidik.

“Langkah ini bukan untuk menyudutkan pihak manapun, tetapi untuk memastikan tata kelola pendidikan berjalan sesuai prinsip hukum dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia berharap apabila benar terdapat dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika memang terbukti ada praktik pungutan liar, maka sebaiknya dilakukan penertiban dan penegakan aturan secara tegas oleh instansi berwenang. Namun semua itu harus melalui proses klarifikasi dan verifikasi yang objektif, agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah penanganan yang tepat diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

Ia turut mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta tidak terburu-buru dalam menyimpulkan informasi sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait, termasuk manajemen SMPN 1 Patia, masih diharapkan memberikan penjelasan guna memastikan fakta di lapangan serta menjaga prinsip keterbukaan dan keberimbangan informasi.

Wan