PBH IMM Riau Siapkan Gugatan Citizen Lawsuit dan PMH: Kontradiksi Stok BBM Pertamina Dengan Fakta di Lapangan Adalah Penipuan Terhadap Masyarakat!

Pekanbaru, RN Pusat Bantuan Hukum DPD IMM Riau secara tegas menyatakan sikap bahwa praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh PT Pertamin...

Pekanbaru, RN

Pusat Bantuan Hukum DPD IMM Riau secara tegas menyatakan sikap bahwa praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Jajaran Pemerintah dalam merespons kelangkaan BBM di Riau bukan sekadar keliru, melainkan mengarah pada bentuk kelalaian serius yang berpotensi menyesatkan Masyarakat Riau sebagai Konsumen.

Pernyataan resmi yang menyebut stok BBM aman dan mencukupi adalah klaim yang tidak hanya problematik, tetapi juga bertentangan dengan fakta lapangan. Pasal Di berbagai SPBU, masyarakat dipaksa menghadapi antrean panjang, kelangkaan pasokan, hingga ketidakpastian waktu pengisian. 

Situasi ini bukan peristiwa insidental, melainkan pola berulang yang menunjukkan adanya cacat sistemik dalam tata kelola distribusi. 

Jangan terlalu jauh menyalahkan Selat Hormuz yang ditutup, kenyataan ini sudah terjadi jauh hari sebelum Hormuz ditutup. Dalam konteks demikian, pernyataan stok aman patut diduga sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan konsumen. 

Lebih lagi, masyarakat dituding melakukan panic buying padahal memang ketersediaan BBM yang langka. 

PBH IMM Riau memandang kondisi ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. 

Ketika korporasi secara sadar atau lalai menyampaikan informasi yang tidak mencerminkan kondisi riil, maka tindakan tersebut tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai komunikasi biasa, melainkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum dalam relasi konsumen.

Lebih jauh, kegagalan distribusi yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bentuk kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga tidak dapat berlindung di balik statusnya sebagai BUMN strategis. Justru karena peran vitalnya, standar akuntabilitas hukum yang melekat harus bersifat ekstra ketat.

PBH IMM Riau menegaskan, ketidaksesuaian antara pernyataan resmi dan kondisi faktual di lapangan merupakan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kelalaian maupun misrepresentasi informasi yang merugikan masyarakat luas secara kolektif.

Atas dasar itu, PBH IMM Riau memberikan peringatan keras kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera membuka data distribusi BBM secara transparan, akurat, dan dapat diuji publik. Setiap bentuk pengaburan informasi akan dipandang sebagai upaya sistematis untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

PBH IMM Riau menyatakan kesiapan penuh untuk menempuh langkah hukum tanpa kompromi. Selain gugatan warga negara citizen lawsuit dan laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia.

PBH IMM Riau juga tengah mempersiapkan gugatan class action atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. 

Gugatan ini merepresentasikan kepentingan kolektif masyarakat Riau yang dirugikan secara langsung akibat kelangkaan BBM, kerugian waktu, kerugian ekonomi, serta ketidakpastian akses terhadap energi sebagai kebutuhan vital.

Melalui skema class action, PBH IMM Riau akan menguji secara hukum rantai distribusi, validitas klaim stok aman, serta tanggung jawab korporasi atas kerugian massal yang ditimbulkan. Tidak tertutup kemungkinan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil akan diajukan sebagai konsekuensi dari kegagalan sistemik ini.

“Kita jarang atau mungkin tidak pernah mengevaluasi Perusahaan BUMN sebesar Pertamina dengan langkah hukum, Riau ini negeri yang tenang dan damai, tapi pantang dimain-mainkan. Jangan bermain minyak apalagi api di sumurnya,” singkat Yan Ardiansyah, S.H. Advokat dan Direktur Pusat Bantuan Hukum DPD IMM Riau.

Somasi terbuka akan segera dilayangkan sebagai peringatan sebelum seluruh instrumen hukum tersebut dijalankan secara simultan. 

PBH IMM Riau menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan sengketa hukum yang akan diuji di hadapan pengadilan apabila Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus saja memproduksi narasi yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

“Masyarakat sedang dianggap melakukan Panic Buying, panik gimana kalau memang Pertalitenya yang tidak ada untuk dibeli? Dibilang ada lonjakan perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite, duh, di beberapa SPBU saja pertamax sampai kosong! Udahlah. Permainan narasi seperti ini hanya memperdalam kesulitan masyarakat Riau, tidak berdampak apa-apa kalau kepastian ketersediaan stok dan  masalah antrian yg membludak ke jalanan terus saja dirasakan masyarakat.

"Saya ingatkan, jangan bermain narasi ketika masyarakat kita tengah susah, masyarakat kita berulang kali mengalami krisis kepercayaan, untuk energi yg merupakan hajat hidup orang banyak ini tidak cocok kita memperhalus bahasa, masyarakat kita tidak bodoh. Terbukalah, atau hukum sendiri yang akan membuka kepedihan masyarakat Riau ini nantinya, Jangan sampai se-Indonesia tau negeri minyak ini tengah krisis BBM. Di daerah yang gak ada minyaknya aja SPBU-nya lancar-lancar saja kok. Ada yang janggal ini.” Tegas Yan Ardiansyah, S.H. Advokat dan Direktur Pusat Bantuan Hukum DPD IMM Riau.

Riau seharusnya tidak kekurangan sumber daya energi apalagi Bahan Bakar Minyak, yang bermasalah adalah tata kelola dan kejujuran. Ketika rakyat di tanah penghasil migas justru dipaksa mengantre berjam jam demi memperoleh BBM, maka yang terjadi bukan sekadar krisis distribusi, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diadili. 

PBH IMM Riau memastikan persoalan ini tidak akan berhenti di ruang wacana, melainkan akan dibawa sampai ke meja hijau dan dipertanggungjawabkan secara hukum apabila Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tidak juga menstabilkan keadaan.(Kumbang)