Pengelolaan APBD Tebing Tinggi Tahun 2025 Hasilkan Dana Insentif Daerah Nol "DPRD Harus Tegas Respon LKPJ Walikota"

Tebing Tinggi, RN Kebobrokan pengelolaan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi mulai tahun anggaran 2l024 sampai tahun 2025 terlihat semakin terpuru...

Tebing Tinggi, RN

Kebobrokan pengelolaan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi mulai tahun anggaran 2l024 sampai tahun 2025 terlihat semakin terpuruk.

Keterpurukan itu bagai disengaja sebab program perencanaan dan pengelolaannya minim buat kepentingan masyarakat KotaTebing Tinggi secara umum.

Fakta ini mencuat saat Tim awak media menilik masalah Realisasi Pendapatan Pemko Tebing Tinggi tahun 2025 sebesar Rp 717,4 miliar dengan total Realisasi Belanja sebesar Rp 672,7 miliar dan Penerimaan Pembiayaan atas Silpa tahun 2024 sebesar Rp 15,1 miliar, hingga Pemko Tebing Tinggi menyisahkan Silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 59,8 milar.

Hal ini pun menjadi perbincangan berbagai Insan Pers dan sekelompok Penggiat Anti Korupsi tentang kinerja Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih,SE".

Permasalahan ini dinilai salah seorang penggiat anti korupsi "A.Tampubolon" saat berikan komentarnya pada awak media, menerangkan faktor penyebab semua itu ada kaitannya dengan pengendapan Dana APBD Pemko Tebing Tinggi yang berbuntut Silpa itu bisa akibat beberapa faktor yaitu masalah program perencanaan diduga kurang matang atau terburu-buru, masalah mendeknya penyerapan dana APBD sampai bulan september 2025, masalah penyerapan dana P-APBD yang terkesan dipaksakan dan masalah dugaan kesengajaan menyimpan dana APBD pada pihak Bank untuk mengharapkan bunga deposito dari Silpa dengan menunda pembangunan fasilitas umum masyarakat secara umum, ungkapnya (2/5).

Permasalahan ini sudah sering disampaikan awak media dengan mengirimkan Surat Konfirmasi dan Surat Laporan tertulis pada Walikota Tebing Tinggi "Iman Irdian Saragih, SE" tetapi satu pun gak digubris atau tidak ada penjelasan atau jawaban surat, hingga memunculkan opini bahwa Walikota anggap surat media dan surat masyarakat bagai sampah atau bisa jadi Walikota Tebing Tinggi memang minim kemampuan memahami isi LKPD Pemko Tebing Tinggi.

Kebobrokan Walikota Tebing Tinggi ini mestinya menjadi perhatian pihak DPRD agar lebih teliti dalam menyikapi isi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota terkait isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebab kinerja bobrok itu sudah terjadi mulai tahun anggaran 2024 s/d tahun anggaran 2025, hingga Pemko Tebing Tinggi tidak mendapatkan Dana Instentif Daerah (DID) selama dua tahun lamanya. (S.Tambunan)