PTSL Curuglanglang Disorot! Aktivis Ingatkan AJB Tak Selalu Jadi Syarat Program

Pandeglang | Radar Nusantara Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Curuglanglang, Kecamatan Munjul, Kabupa...

Pandeglang | Radar Nusantara

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Curuglanglang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan setelah muncul informasi terkait adanya biaya tambahan di luar ketentuan resmi program.

Di tengah polemik tersebut, aktivis menegaskan bahwa tidak seluruh proses PTSL wajib menggunakan Akta Jual Beli (AJB), sehingga perlu adanya pemahaman yang utuh agar masyarakat tidak terbebani biaya administrasi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, beredar informasi di tengah masyarakat terkait adanya sejumlah biaya dalam tahapan proses PTSL, mulai dari pendaftaran, pengukuran hingga penerbitan sertifikat. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait batasan pembiayaan dalam program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat memperoleh legalitas tanah.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara (Gerahamtara) Provinsi Banten, Humaedi alias Bule, menegaskan bahwa pelaksanaan PTSL harus tetap mengacu pada aturan dan tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak jelas bagi masyarakat.

Saat ditemui media di depan Kantor Kecamatan Cisata, Senin (11/5/2026), Bule menjelaskan bahwa dalam program PTSL, bukti kepemilikan tanah tidak selalu harus berupa AJB.

“Dalam PTSL, bukti kepemilikan tidak selalu harus Akta Jual Beli. Bisa berupa girik, letter C, sporadik, atau surat keterangan penguasaan fisik tanah yang dikuatkan saksi dan diketahui pemerintah desa,” ujarnya.

Menurutnya, AJB hanya diperlukan apabila memang terdapat transaksi jual beli tanah secara sah. Karena itu, ia meminta agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara syarat program PTSL dengan kebutuhan administrasi lain di luar program.

“Kalau memang ada transaksi jual beli tentu AJB diperlukan. Tapi kalau tanah itu warisan, hibah, atau sudah lama dikuasai, cukup dengan dokumen penguasaan yang sah. Ini yang harus dipahami supaya tidak semua diarahkan ke biaya pembuatan surat jual beli,” tegasnya.

Bule juga mengingatkan agar dalam praktik di lapangan tidak terjadi penyimpangan administrasi, termasuk kemungkinan pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Perlu dipastikan jangan sampai AJB dibuat hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi PTSL. Kalau memang tidak ada transaksi jual beli, maka tidak seharusnya dipaksakan,” katanya.

Ia menambahkan, apabila terdapat dokumen yang dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

“Kalau sampai ada dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dibuat seolah-olah ada transaksi, tentu itu bisa masuk ranah pelanggaran hukum. Karena dokumen pertanahan harus berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan dari seluruh pihak sangat penting agar pelaksanaan program PTSL berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Makanya penting pengawasan dari semua pihak, baik pemerintah desa, panitia, maupun instansi terkait, agar program PTSL ini tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Secara regulasi, program PTSL merupakan program pemerintah yang dibiayai negara melalui APBN. Namun masyarakat masih diperbolehkan dikenakan biaya terbatas untuk komponen tertentu seperti persiapan dokumen, pemasangan patok batas tanah, materai, dan operasional terbatas di tingkat desa.

“Berdasarkan ketentuan dalam SKB 3 Menteri Tahun 2017, batas maksimal biaya tersebut sebesar Rp150 ribu per bidang untuk wilayah Jawa dan Bali. Di luar itu tidak diperkenankan adanya pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum jelas atau tidak disepakati secara transparan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Curuglanglang, H. Komarudin, SH yang akrab disapa H. Oom, sebelumnya menyampaikan bahwa biaya PTSL di wilayahnya sebesar Rp150 ribu per buku sesuai ketentuan.

Ia juga mengakui adanya biaya tambahan terkait administrasi surat jual beli tanah yang disebut merupakan hasil kesepakatan musyawarah, dengan kisaran Rp300 ribu hingga Rp350 ribu tergantung luas lahan.

Sementara itu, Sarmedi selaku Ketua Panitia Pelaksana Program PTSL Desa Curuglanglang dan Sarmanah, S.Pd.I selaku Sekretaris Panitia, saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait informasi yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan persepsi antara ketentuan program dan praktik di lapangan tersebut dinilai perlu diluruskan melalui transparansi serta penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat agar pelaksanaan PTSL tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Radar Nusantara masih membuka ruang klarifikasi dari pihak panitia pelaksana maupun instansi terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

(Wan)