Relokasi SDN Cijakan 2 Mandek, PPK: Tersendat di Administrasi Pemkab

Pandeglang | Radar Nusantara Relokasi SDN Cijakan 2 di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam proyek Tol Serang–Pani...

Pandeglang | Radar Nusantara

Relokasi SDN Cijakan 2 di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam proyek Tol Serang–Panimbang hingga kini belum terealisasi. Dalam audiensi di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten, pada Selasa (5/5/2026), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengungkapkan bahwa proses tersebut masih tersendat pada aspek administrasi di tingkat pemerintah daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Tol Serang–Panimbang, Ibrahim, menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk fasilitas umum, termasuk sekolah, memerlukan validasi dokumen yang lengkap dan akurat karena berstatus aset pemerintah.

“Kami membutuhkan data yang valid terkait kepemilikan tanah, khususnya lahan SDN Cijakan 2. Karena ini merupakan aset pemerintah, prosesnya harus jelas dan tidak boleh ada kesalahan administrasi. Begitu data lengkap, pembayaran ganti rugi dapat langsung kami proses,” ujarnya Ibrahim. 

Menurutnya, pihak BPJN telah melakukan koordinasi dan menyerahkan berkas kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Namun, hingga saat ini proses tersebut masih menunggu rekomendasi lanjutan dari pihak terkait.

“Berkas sudah kami sampaikan, bahkan sudah berada di tingkat pimpinan daerah. Tinggal menunggu rekomendasi agar bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) Banten, DPC Pandeglang, DPAC Picung, Satgas DPD, tokoh masyarakat Desa Cijakan, serta pihak PPK pengadaan lahan tol.

Koordinator audiensi, H. Ending Komarudin, mendesak agar percepatan pembebasan lahan, khususnya untuk fasilitas umum seperti sekolah dan sarana peribadatan, segera direalisasikan. Ia menilai keterlambatan tersebut berdampak langsung pada masyarakat serta berpotensi menghambat progres proyek strategis nasional.

“Kami meminta agar fasilitas umum seperti sekolah segera direalisasikan. Jangan sampai proyek strategis nasional ini terhambat hanya karena persoalan administrasi yang berlarut-larut,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC BPPKB Pandeglang, Ahmad Khotib, SE, menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menilai hambatan administratif seharusnya dapat segera diselesaikan melalui koordinasi antar pihak.

“Menurut kami ini sebenarnya tinggal melengkapi administrasi saja. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut, karena sudah cukup lama belum terselesaikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kantor Pertanahan, dalam forum audiensi tersebut. Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap mengedepankan langkah persuasif dalam mendorong penyelesaian masalah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan proses administrasi relokasi SDN Cijakan 2. (Wan/AK).