Usai Aksi di Carita, Forum KDKMP Pandeglang Tempuh Jalur Hukum

Pandeglang | Radar Nusantara Aliansi Forum Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Pandeglang resmi memberikan kuasa hukum...

Pandeglang | Radar Nusantara

Aliansi Forum Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Pandeglang resmi memberikan kuasa hukum kepada LBH KNPI Provinsi Banten terkait adanya dugaan intimidasi dan dugaan pengancaman yang disebut terjadi saat aksi penyampaian aspirasi di depan Hotel Mutiara Carita, Kabupaten Pandeglang, pada 4 Mei 2026 lalu.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya hukum dan pendampingan atas peristiwa yang menurut massa aksi terjadi ketika mereka menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan KDKMP yang diselenggarakan di wilayah Carita.

Dalam rilis pers yang diterima Redaksi Radar Nusantara, kegiatan pelatihan KDKMP tersebut berlangsung dalam dua tahap, yakni etape pertama pada 27–29 April 2026 dan etape kedua pada 4–7 Mei 2026.

Dalam aksi tersebut, massa Forum KDKMP Kabupaten Pandeglang meminta adanya penjelasan terbuka terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan, termasuk mengenai penggunaan anggaran dan hak-hak peserta pelatihan.

Koordinator Aksi Forum KDKMP Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kami hanya menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan terkait kegiatan pelatihan KDKMP. Aksi yang dilakukan berlangsung damai dan tidak melakukan tindakan anarkis,” ujarnya, Sabtu (10/5/2026).

Menurut Entis, dalam pelaksanaan aksi tersebut terdapat situasi yang oleh sebagian peserta aksi dianggap sebagai bentuk penjegalan maupun intimidasi. Bahkan, kata dia, terdapat ucapan dari sejumlah oknum yang dinilai tidak pantas dan dianggap mengandung unsur ancaman.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman dan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Entis juga menyoroti besaran anggaran kegiatan pelatihan yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada peserta maupun publik.

“Setiap desa disebut mengeluarkan anggaran sekitar Rp14.980.000. Karena itu kami meminta adanya keterbukaan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” katanya.

Meski menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan, Entis menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung Program Nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan desa.

“Kami mendukung program pemerintah. Namun kami berharap pelaksanaannya benar-benar berjalan baik dan transparan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan LBH KNPI Provinsi Banten, Yayan Sumaryono, SH membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari Forum KDKMP Kabupaten Pandeglang.

“Kami menerima pengaduan dari rekan-rekan Forum KDKMP Kabupaten Pandeglang terkait adanya dugaan intimidasi dan dugaan pengancaman saat aksi penyampaian aspirasi berlangsung,” ujarnya.

Menurut Yayan, pihaknya akan melakukan kajian dan analisis hukum terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan mempelajari seluruh keterangan, dokumentasi, serta fakta-fakta yang ada sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, LBH KNPI Provinsi Banten juga mendorong agar seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian persoalan secara baik serta sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak panitia kegiatan maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pengaduan tersebut. Redaksi Radar Nusantara masih berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Disclaimer: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian dan proses hukum lebih lanjut.

(Red)