Aap Aptadi: Bupati dan Wakil Jangan Hanya Tebar Pesona, Bela Rakyat yang Ditindas Penguasa

Pandeglang | Radar Nusantara Polemik dugaan pungutan terhadap warga Kampung Bengkok, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglan...

Pandeglang | Radar Nusantara

Polemik dugaan pungutan terhadap warga Kampung Bengkok, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terus menjadi perhatian publik. Di tengah keresahan warga terkait penertiban Tanah Kas Desa (TKD) dan dugaan berbagai pungutan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, tokoh masyarakat Pandeglang Drs. Aap Aptadi, MBA, meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Aap Aptadi, pemerintah daerah tidak boleh hanya sibuk membangun citra di ruang-ruang seremonial, tetapi harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan.

"Bupati dan Wakil jangan hanya tebar pesona melulu. Bela rakyat yang ditindas penguasa. Pemimpin dipilih rakyat bukan sekadar hadir dalam acara-acara seremonial, melainkan harus berdiri paling depan ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan keadilan," tegas Aap kepada Radar Nusantara, Minggu (28/6/2026).

Aap menilai apabila berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat memiliki dasar yang kuat, maka pemerintah daerah wajib segera mengambil langkah penyelesaian secara objektif dan transparan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan aset desa maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Apabila terdapat dugaan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka harus dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum. Semua persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil, profesional, dan mengedepankan kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia juga mendorong Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), serta aparat penegak hukum (APH) melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara objektif.

Sementara itu, polemik tersebut mencuat setelah beredarnya surat resmi Pemerintah Desa Mahendra Nomor 474/36.Ds.2011./IV/2026 tertanggal 20 April 2026 yang ditandatangani Ajen Kepala Desa Mahendra. Dalam surat tersebut, warga yang menempati Tanah Kas Desa (TKD) Kampung Bengkok diimbau membayar minimal 50 persen kepada pemerintah desa sebagai syarat memperoleh lahan pengganti.

Surat itu juga menyebutkan bahwa apabila dalam waktu satu minggu warga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, maka rumah yang ditempati diminta untuk dikosongkan.

Beredarnya surat tersebut memperkuat pengakuan sejumlah warga yang sebelumnya menyampaikan kepada Radar Nusantara bahwa mereka diminta membayar hingga Rp10 juta agar dapat menempati lahan pengganti.

Sebagian warga mengaku telah membayar, sementara sebagian lainnya mengaku khawatir kehilangan tempat tinggal karena tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar maupun memindahkan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan adanya dugaan pungutan lain yang menurut pengakuan mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk dugaan pungutan terhadap penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Radar Nusantara telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Desa Mahendra terkait dasar hukum penertiban Tanah Kas Desa, mekanisme pembayaran kepada warga, status aset desa, pengelolaan dana yang diterima dari masyarakat, serta berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan pungutan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Mahendra belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi.

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Desa Mahendra maupun pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers guna menjaga keberimbangan informasi.

(Wan)