Bupati Pandeglang Serahkan Dokumen Lahan Calon Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026

Pandeglang | Radar Nusantara Bupati Pandeglang, Rd. Dewi Setiani, menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Nasio...

Pandeglang | Radar Nusantara

Bupati Pandeglang, Rd. Dewi Setiani, menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (11/6/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Artria Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang tersebut, Bupati Dewi Setiani sekaligus menyerahkan dokumen lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi kepada Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Mochamad Salim Somad.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting dalam penetapan lokasi pembangunan SNT, mulai dari legalitas lahan, kesiapan lokasi, aksesibilitas, potensi peserta didik, hingga dukungan administrasi dari pemerintah daerah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (Ditjen PAUD Dikdas dan PNFI) Kemendikdasmen, Mochamad Salim Somad, serta dihadiri kepala daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan, dan unsur perangkat daerah terkait dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan lahan seluas kurang lebih 26,5 hektare yang berada di kawasan Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Berdasarkan hasil rapat, Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Namun, penetapan secara resmi masih menunggu terbitnya hak pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Dalam sambutannya, Bupati Pandeglang Rd. Dewi Setiani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendikdasmen atas perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Pandeglang melalui program pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Menurutnya, penyediaan lahan tersebut merupakan bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap program strategis nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

"Lahan ini kami persiapkan untuk mendukung hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari program nasional pemerintah pusat dalam memajukan dunia pendidikan," ujar Dewi Setiani.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Mochamad Salim Somad, menjelaskan bahwa proses hibah lahan beserta dokumen pendukung, termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), akan diproses setelah sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah diterbitkan pada 30 Juni 2026.

Menurutnya, hak pakai Pemerintah Daerah diperkirakan dapat diterbitkan sekitar tiga bulan setelah adanya perjanjian pemanfaatan antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pelepasan hak serta penyelesaian aspek legalitas lahan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga diminta memastikan kesiapan pematangan lahan serta berbagai sarana pendukung lainnya sebelum pembangunan dimulai.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan pemetaan potensi peserta didik, pemetaan satuan pendidikan di sekitar lokasi SNT, serta memastikan aksesibilitas menuju lokasi pembangunan, termasuk kondisi jalan, ketersediaan transportasi umum, jaringan listrik, dan sumber air bersih.

Seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan juga diharapkan dapat segera dilengkapi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kemendikdasmen.

Adapun proses pengalihan aset kepada pemerintah pusat akan dilakukan setelah seluruh tahapan hibah selesai. Jika proses hibah belum dapat diselesaikan hingga Juli 2026, maka pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Pandeglang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

(Wan/SA)