Kepala Desa Parangbaddo Tegaskan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa

TAKALAR, RN Pemerintah Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, menegaskan komitmen penuhnya untuk menjalankan r...

TAKALAR, RN

Pemerintah Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, menegaskan komitmen penuhnya untuk menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Parangbaddo saat ditemui di salah satu warung kopi ia menegaskan bahwa seluruh aspek tata kelola pemerintahan desa akan dilakukan secara terbuka bagi publik.

Kepala Desa menekankan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa merupakan dana negara yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, beliau memandang bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka, baik kepada masyarakat maupun pihak media sebagai pilar pengawasan sosial.

Kami sangat paham bahwa dana yang kami kelola adalah dana negara, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk bersikap transparan. Saya ingin teman-teman media maupun seluruh lapisan masyarakat mengetahui alur penggunaan anggaran tersebut secara detail," ujar Kepala Desa Parangbaddo 

Prinsip keterbukaan ini diterapkan sebagai langkah preventif sekaligus upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepala Desa berharap, dengan adanya transparansi ini, tidak ada lagi sekat informasi antara pemerintah dengan warga, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Selain itu, beliau juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan langsung. Baginya, kritik dan masukan yang bersifat membangun merupakan bagian penting dari proses evaluasi demi kemajuan Desa Parangbaddo ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Kepala Desa Parangbaddo menyampaikan harapan besarnya kepada seluruh pihak, termasuk media dan warga, untuk tetap aktif dalam melakukan pengawasan. Ia menegaskan kesediaannya untuk diingatkan apabila terdapat langkah atau kebijakan yang dirasa kurang tepat, demi menjaga integritas pemerintah desa dalam melayani masyarakat.

(abd kadir)