Polemik KDMP Perdana Belum Usai, BPD Minta Kepengurusan Dievaluasi

Pandeglang | Radar Nusantara Polemik seputar kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Perdana, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabup...

Pandeglang | Radar Nusantara

Polemik seputar kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Perdana, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, belum menunjukkan tanda mereda. Setelah Ketua KDMP Perdana, Muhamad Iqbal, memberikan klarifikasi terkait statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat Kepala SMP Negeri 3 Panimbang sekaligus Ketua KDMP, kini muncul desakan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan koperasi tersebut.

Desakan itu disampaikan Sekretaris BPD Desa Perdana, Ahmad Gojali, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan tata kelola KDMP berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami meminta agar dilakukan rapat khusus untuk mengevaluasi kepengurusan KDMP Perdana. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan kejelasan kepada masyarakat dan memastikan koperasi ini berjalan sesuai tujuan pembentukannya," ujar Ahmad Gojali.

Menurutnya, sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, KDMP harus dikelola secara terbuka dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Ahmad menegaskan, evaluasi tidak hanya menyangkut posisi ketua koperasi, tetapi juga perlu menyentuh seluruh struktur kepengurusan yang saat ini dinilai perlu dibenahi.

"Menurut saya bukan hanya ketuanya yang perlu dievaluasi. Bendahara dan sekretaris juga harus dievaluasi terlebih ada yang mengundurkan diri. Kalau memang ada yang tidak aktif atau ada kendala dalam menjalankan tugas, sebaiknya segera dilakukan musyawarah untuk mencari pengganti agar roda organisasi berjalan normal," tegasnya.

Ia menjelaskan, keberadaan bendahara dan sekretaris sangat penting karena berkaitan langsung dengan administrasi, pengelolaan keuangan, serta tata kelola organisasi. Kekosongan atau tidak optimalnya fungsi pengurus dikhawatirkan dapat menghambat jalannya program koperasi.

"Jangan sampai ada kekosongan fungsi dalam organisasi. Kalau bendahara sudah mengundurkan diri dan belum ada pengganti, tentu harus segera dibahas. Begitu juga dengan sekretaris dan pengurus lainnya agar semua berjalan efektif," katanya.

Menurut Ahmad, rapat evaluasi sebaiknya melibatkan pemerintah desa, BPD, pengurus koperasi, pengawas, anggota, serta tokoh masyarakat agar menghasilkan keputusan yang objektif dan dapat diterima semua pihak.

Sebelumnya, Ketua KDMP Perdana Muhamad Iqbal membenarkan dirinya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Panimbang sekaligus Ketua KDMP Perdana berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada Mei 2025.

Iqbal juga menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Ketua KDMP, dirinya belum pernah menerima honorarium maupun gaji dari koperasi. Ia bahkan mengaku berbagai kebutuhan administrasi masih ditanggung bersama oleh para pengurus menggunakan dana pribadi.

Terkait keterlibatannya dalam pembangunan gedung KDMP yang saat ini sedang berlangsung, Iqbal mengakui dirinya ikut memantau progres pekerjaan di lapangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aset koperasi.

"Kalau pagi saya briefing terlebih dahulu para pekerja di lokasi pembangunan, setelah itu saya berangkat ke sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah," ujarnya.

Dalam keterangannya, Iqbal juga mengungkapkan bahwa posisi bendahara yang sebelumnya dijabat Maesaroh telah kosong setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Hingga saat ini, penggantian bendahara disebut belum dilakukan melalui musyawarah pengurus.

Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat perlunya evaluasi dan penataan ulang struktur kepengurusan KDMP Perdana agar seluruh fungsi organisasi dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan rapat evaluasi yang diusulkan oleh BPD Desa Perdana. Namun usulan tersebut mendapat perhatian warga yang berharap pengelolaan KDMP ke depan dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan sesuai harapan masyarakat.

(Wan)