Ratusan Guru Diduga Kena Potongan Rutin, Korwil: Itu Sudah Berjalan Lama

  Pandeglang | Radar Nusantara Sejumlah potongan rutin yang dikenakan kepada guru PNS dan PPPK di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, ...

 

Pandeglang | Radar Nusantara

Sejumlah potongan rutin yang dikenakan kepada guru PNS dan PPPK di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menjadi perbincangan di kalangan tenaga pendidik. Potongan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan sekitar 160 guru yang berada di bawah naungan Korwil Disdikpora Kecamatan Cigeulis.

Informasi yang diperoleh Radar Nusantara dari salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis potongan yang direkap setiap bulan oleh bendahara gaji. Potongan tersebut di antaranya iuran PGRI sekitar Rp130 ribu per bulan, iuran Dharma Wanita (DW) yang besarannya bervariasi sesuai golongan, serta iuran operasional yang disebut mencapai sekitar Rp15 ribu per bulan.

Menurut sumber, pemotongan tersebut telah berlangsung cukup lama dan terus berjalan hingga saat ini.

"Yang menjadi pertanyaan kami adalah transparansi penggunaan dana tersebut. Dulu katanya untuk kebutuhan operasional, pembelian kertas, tinta, dan honor bendahara TKS. Sekarang kebutuhan itu sudah tidak ada, tetapi potongan masih tetap berjalan," ujar sumber kepada Radar Nusantara, Jumat (19/6/2026).

Sumber juga menyebut adanya informasi mengenai kontribusi kegiatan yang bersumber dari sekolah setiap kali pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung berbagai kegiatan tertentu di tingkat kecamatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Radar Nusantara melayangkan permohonan klarifikasi kepada Korwil Disdikpora Kecamatan Cigeulis, Asep Saefuloh.

Saat dikonfirmasi, Asep mengaku tidak mengetahui secara rinci seluruh mekanisme iuran yang selama ini berjalan karena dirinya relatif baru menjabat sebagai Korwil Disdikpora Kecamatan Cigeulis.

"Terkait ini mohon dikonfirmasi juga kepada Ketua PGRI," ujar Asep.

Meski demikian, ia membenarkan adanya sejumlah potongan yang selama ini berlaku di lingkungan guru.

"Kalau dari saya kurang hafal, sebab saya mah baru. Yang saya tahu ada kesepakatan antara anggota PGRI dengan pengurus untuk pembangunan gedung," katanya.

Ketika ditanya mengenai potongan Dharma Wanita yang berkisar antara Rp1.600 hingga Rp5.000 serta iuran Rp15.000 yang disebut rutin dipungut setiap bulan, Asep menyatakan bahwa iuran tersebut memang ada.

"Benar, itu untuk kabupaten," jawabnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut, Asep mengaku tidak mengetahui secara detail karena menurutnya kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak lama sebelum dirinya menjabat.

"Kegiatan kabupaten, sebab saya mah tahunya sudah berjalan," ujarnya.

Asep juga menyebut terdapat iuran tertentu yang hanya dikenakan kepada ASN laki-laki.

"Kalau nggak salah Rp1.200, cuma ASN bapak-bapak saja," tambahnya.

Pernyataan Korwil tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan mengenai dasar hukum, mekanisme persetujuan anggota, besaran dana yang terkumpul setiap bulan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dihimpun dari para guru.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Nusantara masih berupaya meminta klarifikasi kepada pengurus PGRI dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai berbagai jenis iuran yang selama ini diberlakukan terhadap guru PNS dan PPPK di Kecamatan Cigeulis.

Selain itu, redaksi juga masih menelusuri informasi mengenai dugaan kontribusi kegiatan yang bersumber dari dana BOS sekolah guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers serta memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Wan)