Rumah Terancam Digusur, Warga Kampung Bengkok Mengaku Diminta Tebus Tanah Rp10 Juta

Pandeglang | Radar Nusantara Polemik penertiban lahan Tanah Kas Desa (tanah bengkok) di Kampung Bengkok, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung,...

Pandeglang | Radar Nusantara

Polemik penertiban lahan Tanah Kas Desa (tanah bengkok) di Kampung Bengkok, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memicu keresahan warga. Belasan kepala keluarga yang telah bermukim selama puluhan tahun mengaku diminta mengosongkan rumah dan membayar Rp10 juta untuk memperoleh lahan pengganti. Warga khawatir kehilangan tempat tinggal karena tidak memiliki biaya untuk memindahkan rumah maupun membeli lahan baru.

Kebijakan tersebut disebut mengacu pada surat Pemerintah Desa Mahendra Nomor 474/36.Ds.2011/IV/2026 tertanggal 20 April 2026 tentang penertiban lahan Tanah Kas Desa Kampung Bengkok. Dalam surat itu disebutkan warga yang menempati tanah kas desa diwajibkan membayar minimal 50 persen sebagai syarat memperoleh lahan pengganti. Apabila dalam waktu satu minggu tidak melakukan pembayaran, rumah yang ditempati diminta untuk dikosongkan.

Salah seorang warga RT 02/RW 06, Isnaeni, mengaku keluarganya telah tinggal di kawasan tersebut secara turun-temurun. Meski dirinya baru sekitar 12 tahun menetap, kakek dan neneknya disebut telah menghuni lokasi itu lebih dari 30 tahun.

"Tanah yang kami tempati diklaim milik pemerintah desa. Kami disuruh pindah oleh Pak Supriadi selaku Sekretaris Desa Mahendra dan harus membayar Rp10 juta untuk mendapatkan tanah bengkok di sebelah barat kampung. Rumah yang sekarang harus segera dikosongkan," ujarnya kepada Radar Nusantara, Jumat (26/6/2026).

Menurut Isnaeni, terdapat sekitar 18 hingga 19 rumah di Kampung Bengkok Timur yang akan direlokasi ke lahan kavling berukuran sekitar 10 x 20 meter di Kampung Bengkok Barat.

Ia mengaku telah menyerahkan pembayaran sebesar Rp5 juta, atau setengah dari nilai yang diminta, kepada Sekretaris Desa Mahendra beberapa waktu setelah Lebaran. 

"Saya baru bayar separuhnya Rp5 juta kepada Pak Supriadi. Kalau kami harus pindah, rumah ini tidak mungkin bisa dibawa. Untuk biaya memindahkan rumah saja kami tidak punya uang. Kami berharap tidak dipindahkan dari tempat sekarang karena kami tidak punya modal," katanya.

Isnaeni juga menyebut selama ini warga rutin membayar uang kepada pemerintah desa.

"Setiap rumah bayar Rp20 ribu ke desa. Kami juga sudah lama tinggal di sini," tambahnya.

Pengakuan serupa disampaikan Sapuri, warga Kampung Bengkok. Menurutnya, seluruh warga yang menempati kawasan tersebut diminta memindahkan rumah ke lokasi tanah bengkok lainnya.

"Memang benar seluruh pemilik rumah diharuskan pindah dari lokasi yang sudah kami tempati selama puluhan tahun. Kami disuruh pindah ke Kampung Bengkok Barat yang dekat dengan permukiman warga lain, sementara untuk memindahkan rumah kami tidak punya biaya," ujarnya.

Sapuri juga mengaku warga diminta membayar Rp10 juta agar dapat menempati lahan pengganti tersebut.

"Kalau tidak bayar katanya akan diusir dan rumah akan didoser. Memang rumah belum didoser, tetapi tanaman dan pepohonan milik warga sudah diratakan menggunakan alat berat," ungkapnya.

Ia menambahkan, warga selama ini juga rutin membayar sejumlah uang kepada pemerintah desa.

"Untuk rumah bayar Rp20 ribu. Kalau punya lahan garapan ada yang bayar Rp70 ribu, Rp100 ribu, Rp150 ribu bahkan lebih. Itu sudah berlangsung lama," katanya.

Sapuri berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami hanya minta keadilan. Jangan sampai kami diusir karena kami tidak punya apa-apa untuk membeli tanah atau memindahkan rumah. Memang katanya tanah ini milik desa, tetapi kami sudah tinggal di sini sekitar 45 tahun," ujarnya didampingi Lina.

Menindaklanjuti pengaduan warga tersebut, Radar Nusantara telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Desa Mahendra, Ajen, terkait dasar hukum penertiban lahan, kewajiban pembayaran Rp10 juta, status aset desa, mekanisme penerimaan dana dari warga, jumlah warga yang telah membayar, hingga dugaan rencana pemanfaatan lahan yang dikosongkan.

Selain itu, Radar Nusantara juga meminta penjelasan mengenai penggunaan alat berat yang disebut telah meratakan pepohonan dan tanaman milik warga serta mekanisme penyelesaian bagi warga yang belum melakukan pembayaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Mahendra belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas surat konfirmasi yang telah disampaikan.

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Desa Mahendra maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi menjaga keberimbangan informasi. (Wan).