Galian Tanah SDN Jiput 4 Diduga Langgar Prosedur Perizinan

Pandeglang | Radar Nusantara Aktivitas galian tanah merah di area SDN Jiput 4, Kampung Paniis, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeg...

Pandeglang | Radar Nusantara

Aktivitas galian tanah merah di area SDN Jiput 4, Kampung Paniis, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, kembali menuai sorotan. Selain dipertanyakan legalitas pemanfaatan aset sekolah, kegiatan tersebut juga diduga belum memenuhi prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Salah satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Jiput, HD mengatakan aktivitas penggalian tersebut diduga belum mengantongi izin yang semestinya, baik terkait pemanfaatan aset pemerintah daerah maupun izin usaha pertambangan.

"Setahu saya, galian tanah merah di lokasi SDN Jiput 4 belum memiliki izin resmi. Kalau memang semua izinnya sudah lengkap, tentu tidak akan menjadi polemik seperti sekarang," ujar HD kepada Radar Nusantara, Selasa (28/7/2026). 

HD mengaku pernah mengerjakan penggalian di lokasi tersebut. Namun, menurutnya, pekerjaan yang dilakukannya hanya berlangsung beberapa hari sebelum dihentikan.

"Waktu saya bekerja, kegiatan dihentikan karena disebut belum ada izin galian. Saya malah mengalami kerugian karena pekerjaan tidak bisa dilanjutkan," katanya.

Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa setelah pekerjaannya dihentikan, namun saya heran kok aktivitas penggalian kembali berjalan dan dikelola oleh saudara Budi. Menurut HD, hasil galian tanah merah diduga diangkut menggunakan truk ke wilayah Caringin.

Selain itu, HD menduga area penggalian telah meluas hingga merambah lahan milik warga di samping kuburan warga. Namun, hingga kini Radar Nusantara belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memverifikasi dugaan tersebut.

Operator Mengaku Tidak Mengetahui Soal Perizinan

Saat ditemui di lokasi, Rifki, operator excavator asal Kota Cilegon, mengatakan dirinya hanya bertugas melakukan pemerataan lahan atas perintah Budi.

"Saya bekerja di sini sekitar satu bulan. Saya hanya operator excavator untuk pemerataan lahan SDN Jiput 4 atas perintah Pak Budi," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai legalitas kegiatan, Rifki mengaku tidak mengetahui apakah lokasi tersebut telah memiliki izin pertambangan, izin lingkungan maupun dokumen perizinan lainnya.

"Kalau soal izin saya tidak tahu. Saya hanya bekerja sebagai operator," katanya.

Disdikpora Sebut Pemerataan Lahan

Sebelumnya, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno,SH menjelaskan kepada Radar Nusantara bahwa kegiatan di SDN Jiput 4 merupakan pekerjaan cut and fill atau pemerataan lahan sebagai persiapan pengembangan sekolah, bukan kegiatan pertambangan komersial. Disdikpora juga mengaku telah menurunkan tim aset untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi dari Dinas ESDM Provinsi Banten mengenai status perizinan kegiatan tersebut maupun dari BPKAD Kabupaten Pandeglang terkait persetujuan pemanfaatan aset daerah.

Radar Nusantara juga telah beberapa kali meminta klarifikasi kepada Budi, yang disebut sebagai pengelola kegiatan. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan substantif terkait legalitas kegiatan maupun dugaan penjualan tanah hasil galian.

Gerahamtara: Jangan Ada Kesan Aset Negara Dikelola Tanpa Aturan

Ketua DPD LSM Gerakan Hak Asasi Manusia Rakyat Nusantara (Gerahamtara) Provinsi Banten, Humaedi, meminta pemerintah tidak menyepelekan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila benar kegiatan itu dilakukan tanpa prosedur perizinan yang lengkap, maka harus ada evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi yang berwenang.

"Kalau ini memang hanya pemerataan lahan, tunjukkan dasar hukumnya dan seluruh dokumen pendukungnya kepada publik. Tetapi kalau tanah hasil galian keluar dari lokasi dan diperjualbelikan, tentu harus dipastikan apakah seluruh prosedur perizinan dan pemanfaatan aset daerah sudah dipenuhi. Jangan sampai muncul kesan aset negara dikelola tanpa aturan," tegas Humaedi.

Ia juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang, BPKAD, Dinas ESDM Provinsi Banten, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun ketentuan perundang-undangan.

"Transparansi harus dikedepankan. Pemerintah wajib menjelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi. Jika seluruh prosedur sudah dipenuhi, sampaikan secara terbuka. Namun jika ada kekurangan administrasi atau pelanggaran, harus segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Nusantara masih membuka ruang hak jawab dan terus berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Wan).