Ketua P2SP Bungkam, AMIRA Siap Laporkan Proyek Revitalisasi SMP IT Darunnajah ke BPK RI

Pandeglang | Radar Nusantara Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP IT Darunnajah di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglan...

Pandeglang | Radar Nusantara

Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP IT Darunnajah di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, dengan nilai anggaran Rp2.399.416.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, kini mulai menjadi sorotan. Selain muncul pertanyaan terkait kualitas sejumlah material bangunan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pihak penanggung jawab proyek hingga kini belum memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang diajukan media. Kondisi tersebut mendorong Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia agar penggunaan anggaran negara dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Radar Nusantara sebelumnya telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Imin Muhimin, selaku Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) Revitalisasi SMP IT Darunnajah. Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai sejumlah hal, mulai dari status jabatan yang bersangkutan, mekanisme pengawasan pekerjaan, hingga penggunaan material yang dipakai dalam pembangunan.

Konfirmasi juga memuat pertanyaan mengenai informasi bahwa Imin Muhimin diduga merangkap jabatan sebagai Ketua P2SP Revitalisasi SMP IT Darunnajah, Kepala SMP IT Darunnajah, sekaligus pengelola PKBM Lestari Kecamatan Cimanggu.

Selain itu, Radar Nusantara meminta penjelasan terkait hasil pemantauan di lapangan yang menemukan sebagian material bata merah terlihat pecah, tipis, dan ukurannya tidak seragam, kualitas pasir, penggunaan besi tulangan yang disebut berstandar SNI, serta informasi mengenai kedalaman pondasi sekitar 30 sentimeter. Seluruh pertanyaan tersebut diajukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Imin Muhimin belum memberikan tanggapan atas permohonan klarifikasi tersebut.

Ketua DPC AMIRA Kabupaten Pandeglang, Rohikmat, menilai sikap tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Dana revitalisasi sekolah berasal dari APBN, artinya itu uang rakyat. Sudah semestinya setiap proses pembangunan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap pengawasan, termasuk memberikan klarifikasi kepada media ketika muncul pertanyaan dari masyarakat. Jangan sampai diam justru memunculkan spekulasi yang tidak perlu," tegas Rohikmat, Jumat (3/7/2026).

Ia menegaskan bahwa AMIRA tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Kalau memang pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis dan aturan yang berlaku, tentu tidak ada alasan untuk menghindari klarifikasi. Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek tersebut," katanya.

Rohikmat memastikan DPC AMIRA Kabupaten Pandeglang akan menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia agar penggunaan anggaran revitalisasi tersebut menjadi perhatian dalam proses audit sesuai kewenangan lembaga tersebut.

"Kami akan menyampaikan laporan kepada BPK agar penggunaan anggaran revitalisasi ini dapat menjadi perhatian dalam pemeriksaan. Tujuannya bukan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya dan hasil pembangunan benar-benar berkualitas untuk kepentingan dunia pendidikan," ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan, Direktorat terkait, konsultan pengawas, serta seluruh pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan agar menjalankan tugasnya secara maksimal.

"Sekolah merupakan tempat mencetak generasi bangsa. Karena itu, proyek revitalisasi tidak boleh dikerjakan asal jadi. Mutu bangunan harus menjadi prioritas agar dana miliaran rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik," pungkasnya.

Radar Nusantara menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada Imin Muhimin maupun pihak SMP IT Darunnajah apabila di kemudian hari memberikan klarifikasi atau data pendukung, sehingga pemberitaan tetap memenuhi prinsip akurat, berimbang, dan profesional.

(Wan)