Dengar Langsung Keluhan KPM PKH BPNT, Humaedi: Dinsos Pandeglang Harus Usut Tuntas

Pandeglang | Radar Nusantara Dugaan permintaan uang Rp20 ribu serta hewan ternak berupa ayam atau bebek kepada calon Keluarga Penerima Manfa...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dugaan permintaan uang Rp20 ribu serta hewan ternak berupa ayam atau bebek kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH-BPNT di Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, mendapat sorotan dari Humaedi, aktivis LSM Gerahamtara.

Humaedi mengaku mendengar langsung keluhan sejumlah warga Desa Kadubera terkait dugaan tersebut. Menurutnya, informasi dari masyarakat perlu ditelusuri secara objektif oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk memastikan fakta yang sebenarnya.

“Saya mendengar langsung keluhan warga. Ada yang mengaku diminta uang Rp20 ribu, ada juga yang mengaku diminta ayam atau bebek. Bila pemberian itu didahului permintaan dan dikaitkan dengan proses KPM, pengisian berkas formulir maupun pengurusan KKS, tentu ini harus diusut sampai tuntas,” katanya. 

Menurut Humaedi, keluhan serupa juga disebut pernah terjadi sebelumnya. Seorang KPM berinisial PM asal Kampung Kadu Lebu Desa Kadubera, kata dia, mengaku pernah mengalami dugaan permintaan uang dan hewan ternak pada periode 2025.

Keterangan tersebut dinilai penting untuk ikut didalami dalam assessment guna mengetahui apakah peristiwa yang dikeluhkan warga pada 2025 dan 2026 memiliki keterkaitan atau merupakan kejadian yang berbeda.

Selain dugaan permintaan uang dan ternak, Humaedi menyoroti kondisi Ibu Samsiah, warga Kampung Kadu Lebu, Desa Kadubera, yang disebut sebagai KPM lama namun mengaku saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) miliknya masih kosong.

Menurut Humaedi, persoalan tersebut membutuhkan perhatian Pendamping PKH/BPNT dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Picung untuk membantu mengecek status kepesertaan maupun penyebab bantuan belum diterima.

“Kalau ada KPM lama yang KKS-nya sudah diterima tetapi saldo masih kosong, bantu cek dan jelaskan. Jangan sampai masyarakat memegang kartu tetapi tidak mengetahui kenapa bantuannya belum masuk. Di situlah fungsi pendamping dan TKSK atau pihak terkait lainnya dibutuhkan,” katanya.

Humaedi meminta rencana assessment Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tidak hanya berfokus pada dugaan terbaru, tetapi turut menelusuri keterangan KPM periode 2025 serta persoalan KPM yang hingga kini mengaku belum menerima bantuan.

Diberitakan sebelumnya, Yosep selaku Pendamping PKH/BPNT Desa Kadubera membantah adanya biaya pengisian formulir maupun arahan untuk meminta hewan ternak.

"Tidak ada biaya pengisian formulir, tidak ada arahan, dan tidak ada meminta hewan ternak,” kata Yosep.

Meski membantah melakukan permintaan, Yosep mengakui pernah menerima satu ekor bebek dan satu ekor ayam dari seseorang yang datang ke rumahnya di Saketi. Menurutnya, hewan tersebut diberikan tanpa diminta.

"Kemarin ada yang ke rumah saya ke Saketi ngasih bebek satu, ayam satu. Kalau itu jadi masalah saya akan kembalikan,” jelasnya.

Menanggapi informasi tersebut, Iik Ihromi dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memastikan pihaknya akan melakukan assessment. Ia menegaskan pendamping maupun ketua kelompok tidak diperbolehkan meminta uang atau barang kepada KPM.

“Segera kita lakukan assessment. Apa pun alasannya, tidak dibenarkan atau diperbolehkan pendamping/ketua kelompok meminta uang atau barang kepada para KPM,” tegas Iik saat dikonfirmasi Radar Nusantara, Senin (17/8/2026).

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak baik yang disebut dalam pemberitaan ini maupun pihak yang terkait hal ini. 

(Wan)