KPM Kiarajangkung Mengaku Beras Dipotong, Kades: Saya Tak Pernah Perintahkan RT

Pandeglang | Radar Nusantara Penyaluran Bantuan Pangan Nasional (Banpang) berupa beras di Desa Kiarajangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Penyaluran Bantuan Pangan Nasional (Banpang) berupa beras di Desa Kiarajangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuai polemik. Seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bantuan yang diterimanya dikurangi setengah karung, sementara informasi lain menyebut dugaan pengurangan mencapai satu karung.

Warga berinisial A, yang mengaku sebagai KPM, mengatakan dirinya memperoleh alokasi tiga karung atau 30 kilogram beras. Namun, menurut pengakuannya, setengah karung diduga dikurangi oleh Ketua RT berinisial WN dengan alasan akan dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan.

“Saya dapat tiga karung, tapi dikurangi setengah karung. Katanya untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan,” kata A kepada Radar Nusantara, Sabtu (22/8/2026).

A juga menyebut adanya KPM lain yang diduga mengalami pengurangan hingga satu karung.

Dikonfirmasi Radar Nusantara, Kepala Desa Kiarajangkung Tabroni awalnya mengatakan akan menghubungi RT dan Kadus untuk meminta penjelasan.

“Kum salam, kin abdi ngahubungan RT dan Kadus na, Pak,” ujar Tabroni melalui WhatsApp.

Setelah beberapa waktu berselang, Tabroni kemudian mengirimkan video klarifikasi berdurasi sekitar 58 detik. Dalam video tersebut, ia menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada RT maupun Kadus untuk memotong bantuan beras bagi 427 KPM.

“Saya sebagai Kepala Desa Kiarajangkung menjawab klarifikasi tentang adanya informasi pemotongan beras. Saya sebagai Kepala Desa Kiarajangkung yang menitipkan kepada RT maupun Kadus tidak menyuruh beras tersebut dikurangi untuk 427 KPM. Jadi Kepala Desa Kiarajangkung tidak menyuruh kepada RT untuk memotong bantuan beras tersebut,” kata Tabroni.

Pernyataan Tabroni menegaskan bahwa tidak ada instruksi pemotongan dari dirinya selaku Kepala Desa. Namun, pernyataan tersebut belum menjawab secara rinci apakah di tingkat RT memang terjadi pengumpulan atau pembagian sebagian jatah KPM kepada warga nonpenerima.

Tabroni juga mengirimkan video lain berdurasi sekitar 31 detik. Dalam video tersebut, seorang perempuan yang nama dan kapasitasnya tidak disebutkan membacakan klarifikasi bahwa dugaan pengurangan beras tidak benar.

“Perihal dugaan pengurangan beras Banpang, kami masyarakat Kiarajangkung mengatakan tidak benar adanya. Adapun kami memberikan terhadap tetangga itu murni inisiatif kami terhadap tetangga,” demikian pernyataan perempuan tersebut.

Keterangan itu justru menyisakan hal yang perlu diperjelas. Sebab, di satu sisi A mengaku sebagian bantuan miliknya dikurangi oleh RT untuk warga nonpenerima, sementara dalam video tersebut disebut bahwa pemberian beras kepada tetangga merupakan inisiatif masyarakat.

Jika memang dilakukan secara sukarela, perlu dipastikan apakah masing-masing KPM terlebih dahulu menerima bantuan secara utuh sebelum menyerahkan sebagian miliknya kepada warga lain.

Sebaliknya, apabila sebagian beras dikumpulkan sebelum seluruh bantuan diserahkan kepada KPM, perlu dijelaskan siapa yang menggagas, apakah seluruh KPM menyetujuinya, berapa jumlah beras yang terkumpul, dan kepada siapa beras tersebut dibagikan.

Hingga berita ini disusun, Ketua RT berinisial WN belum memberikan keterangan langsung kepada Radar Nusantara. Identitas dan kapasitas perempuan dalam video klarifikasi yang dikirimkan Kades juga belum diketahui.

Radar Nusantara masih membuka ruang hak jawab kepada RT WN, Kadus terkait, KPM lainnya, serta pihak berwenang untuk menjelaskan mekanisme penyaluran Banpang tersebut.

Satu hal telah ditegaskan Kades: tidak ada perintah darinya untuk memotong bantuan. Namun, pertanyaan mengenai apakah KPM menerima haknya secara utuh sebelum sebagian beras dibagikan kepada warga lain masih membutuhkan jawaban.

(Wan)