Penyerahan Legal Opinion Tanpa Permintaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Badung

Badung, RN Pada hari Jumat, 7 Agustus 2026, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Badung, telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan Legal Opinion ...

Badung, RN

Pada hari Jumat, 7 Agustus 2026, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Badung, telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan Legal Opinion Tanpa Permintaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Badung. 

Legal Opinion tersebut diserahkan secara langsung oleh Dr. Sutrisno  Margi Utomo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Badung, kepada  Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Badung Asnar Ahdyansyah dan dihadiri oleh I Putu Gede Darmawan Hadi Seputra, S.H., M.H., Plh., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Badung, Masrun, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Badung, serta Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung. 

Dalam keterangannya,Dr.Sutrisno Margi Utomo,S.H.,M.H bahwa Penyusunan Legal Opinion Tanpa Permintaan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didasarkan pada hasil rapat dan telaah hukum terhadap permasalahan yang berkembang terkait dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. 

" Legal Opinion tersebut membahas aspek hukum mengenai penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Delapan Benua Khatulistiwa, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, data pendukung, serta analisis yuridis yang komprehensif guna memberikan panduan hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku " terang Dr.Sutrisno

Penyerahan Legal Opinion Tanpa Permintaan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Bali dan menjadi inovasi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung dalam pelaksanaan fungsi Pertimbangan Hukum. Berbeda dengan mekanisme yang selama ini dilakukan berdasarkan permohonan dari instansi, inovasi ini mengedepankan pendekatan proaktif, di mana Jaksa Pengacara Negara secara mandiri mengidentifikasi isu hukum strategis, melakukan kajian hukum secara komprehensif,kemudian menyerahkan Legal Opinion sebagai rekomendasi hukum tanpa menunggu adanya permintaan.

" Inovasi tersebut diharapkan menjadi terobosan dalam memperkuat  peran preventif Kejaksaan, meningkatkan kepatuhan hukum, serta memperluas manfaat pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dan dapat memperkuat sinergi antara Kejaksaan Negeri Badungdengan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepatuhan hukum, melindungi hak-hak pekerja, serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Badung kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara melalui pendekatan yang preventif, solutif, dan kolaboratif guna mendukung terwujudnya kepastian hukum, perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isk