𝐊𝐰𝐚𝐭𝐢𝐫 𝐀𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦, 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐚𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐢𝐤𝐚, 𝐒.𝐇 𝐌.𝐇 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐰𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐩𝐮𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫

Kampar, RM Penanganan laporan dugaan penipuan sewa excavator di Kabupaten Kampar, Riau, mendapat sorotan kuasa hukum pelapor. Kantor Advokat...

Kampar, RM

Penanganan laporan dugaan penipuan sewa excavator di Kabupaten Kampar, Riau, mendapat sorotan kuasa hukum pelapor. Kantor Advokat Afriadi Andika, S.H. & Associates meminta sejumlah institusi mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan Polres Kampar.

Permintaan pengawasan itu disampaikan melalui surat tertulis 28 September 2026. ditujukan antara lain kepada Kapolri, Kompolnas, Ombudsman RI, Itwasum Polri, Bareskrim Polri, Kapolda Riau, dan Irwasda Polda Riau.

Perkara bermula dari penyewaan Excavator Mini Komatsu PC 50 milik Aditya Fajar Octama kepada HFD. Alat berat itu disewa untuk pekerjaan penggalian parit cacing dan pasar pikul di area perkebunan PT Arindo 2, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kuasa hukum, mobilisasi excavator dimulai pada 17 Juni 2026. Dua hari kemudian, alat berat diberangkatkan menggunakan kendaraan towing.

Dalam perjalanan, kendaraan tersebut disebut mengalami ban bocor sehingga terjadi keterlambatan. Setelah tiba di sekitar lokasi, excavator sempat diminta diturunkan untuk melakukan pekerjaan di halaman sebuah rumah sebelum diarahkan menuju lokasi pekerjaan yang disebut berada di kawasan PT Arindo 2.

Pada 19 Juni 2026, H disebut telah menandatangani perjanjian sewa alat berat. Persoalan kemudian muncul ketika pembayaran biaya sewa dan mobilisasi belum diterima sesuai harapan pelapor.

Kuasa hukum menyebut Aditya beberapa kali meminta kepastian pembayaran. Dalam komunikasi melalui WhatsApp, pihak terlapor disebut meminta waktu dengan alasan masih menunggu pembayaran dari pihak lain.

Komunikasi terakhir yang disebut diterima klien sekitar pukul 21.19 WIB pada 19 Juni 2026. Setelah itu, komunikasi disebut tidak lagi mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Aditya kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polres Kampar pada 24 Juni 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Kampar Sudah Melakukan Penyelidikan Dalam surat permohonan pengawasan, kuasa hukum menyebut Polres Kampar telah menerbitkan dua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP.

SP2HP pertama bernomor B/1044/VI/Res.1.11./2026/Reskrim tertanggal 30 Juni 2026. Sementara SP2HP kedua bernomor B/530/IX/Res.1.11./2026/Reskrim diterima pada 16 September 2026.

Kuasa hukum menyebut penyelidik telah memeriksa pelapor serta sejumlah saksi, antara lain JH, An, Ni, Ro, dan HFD. 

Penyelidik juga disebut telah melakukan gelar perkara.

Dalam rencana tindak lanjut, Satreskrim Polres Kampar disebut akan memanggil H selaku terlapor dan meminta keterangan ahli perdata.

Langkah tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanyakan kuasa hukum.

Kuasa Hukum Pertanyakan Unsur Pidana Kuasa hukum mempertanyakan apakah perkara tersebut hanya berkaitan dengan hubungan perdata dalam perjanjian sewa-menyewa atau masih terdapat dugaan unsur pidana yang perlu didalami penyelidik?

Menurut mereka, keberadaan perjanjian sewa-menyewa tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya dugaan tindak pidana apabila ditemukan fakta lain yang memenuhi unsur pidana.

Dalam surat permohonan pengawasan, kuasa hukum mengaitkan perkara dengan ketentuan Pasal 492 KUHP mengenai penipuan. Mereka juga merujuk sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata terkait kesepakatan yang lahir karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Mereka mempertanyakan alasan penyelidik meminta keterangan ahli perdata serta bagaimana penyelidik menilai rangkaian peristiwa yang dilaporkan kliennya.

Kuasa hukum juga menyoroti bahwa hasil perjanjian sewa-menyewa alat berat disebut tidak tercantum secara eksplisit dalam uraian perkembangan perkara yang mereka terima.

Minta Pengawasan Sampai Mabes Polri, . Kompolnas RI, Ombudsman RI, Kapolda Riau dan Irwasda Polda Riau Atas persoalan tersebut, Kantor Advokat Afriadi Andika, S.H. & Associates meminta pengawasan terhadap penanganan laporan tersebut.

Mereka meminta proses penyelidikan memperoleh perhatian agar terdapat kejelasan mengenai arah penanganan perkara. Kuasa hukum juga meminta dugaan pelanggaran kewajiban penyelidik maupun penyidik, termasuk dugaan ketidakprofesionalan, & Seorang Pemimpin yang Tidak menjalankan Presisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Permohonan pengawasan itu disampaikan kepada Kapolri, Kompolnas, Ombudsman RI, Itwasum Polri, Bareskrim Polri, Karowassidik Bareskrim, Kadivkum Polri, Kapolda Riau, dan Irwasda Polda Riau.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Kejaksaan Agung, Komisi III DPR RI, Polda Riau, Kejati Riau, Kejaksaan Negeri Kampar, serta media.

Kuasa hukum berharap polisi mengedepankan keadilan dan profesionalisme dalam menangani kasus yang mana ada pertimbangan dengan fakta dan dasar hukum yang ada serta menimbang ketentuan sebagaimana dimuat per kapolri no 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana tindakan - tindakan tersebut telah membangkangi semangat Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M. Si diduga tidak dilakukan Oleh Kapolres

Jangan sampai hal seperti ini mencederai institusi Polri dan merusak kepercayaan publik terhadap Polri, Seluruh langkah yang saya lakukan sekarang adalah bentuk cinta saya terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. (kumbang)